jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo, Hasyim Gautama mengatakan Pranata Humas memiliki peran strategis untuk mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah, agar dapat diterima masyarakat.
Menurutnya, dalam menjalani peran tersebut, Pranata Humas harus memulai penyusunan strategi komunikasi sampai kepada audit komunikasi.
BACA JUGA: Jasa Raharja Siap Kawal Pemudik di Jalur Darat
Hal itu disampaikan Hasyim dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Penilai JFPH (Jabatan Fungsional Pranata Humas) Tahun 2022 di Yogyakarta pada Kamis, (21/4).
Acara Bimtek ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara anggota Tim Penilai JFPH mengenai butir-butir kegiatan terkait pekerjaan Pranata Humas dalam menyusun strategi, mitigasi, hingga audit komunikasi diseminasi gelaran Presidensi G20.
BACA JUGA: Kasus Penipuan Investasi Marak Terjadi, BPKN Imbau Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Konsumen
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong sebagai keynote speaker, mengatakan masih terdapat beberapa permasalahan seperti perbedaan persepsi, penilaian pekerjaan yang dinamis, dan belum terstandarnya kompetensi tim penilai.
“Saya yakin Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, sebagai unit kerja Pembina, sedang mengupayakan solusi bagi permasalahan tadi. Semuanya berproses. Kami yang terlibat di dalamnya dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan penilaian kinerja Pranata Humas,” jelasnya.
BACA JUGA: KPPU: Revisi Labelisasi Galon Berpotensi Merusak Persaingan Usaha
Usman juga mengatakan jika tema Bimtek tim penilai hari ini terkait penyusunan strategi komunikasi untuk glorifikasi G20 sangat relevan mengingat peran Pranata Humas dalam menyambut agenda Presidensi G20 juga perlu diakomodir dalam butir-butir kegiatan yang dinilaikan melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh tim penilai angka kredit.
Acara yang bertema Penyusunan Strategi Komunikasi Kehumasan Dalam Mengglorifikasikan Presidensi G20 ini menghadirkan narasumber Agustinus Eko Rahardjo (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta) dan Santhy Verawati Elfrida (Pranata Humas Madya Kemkominfo).
Pada pemaparannya, Agustinus mengatakan tantangan terbesar dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah bukan pada aspek informasi, tetapi bagaimana melakukan aktivitas komunikasi dengan cepat, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat bagi setiap warga negara.
“Dalam konteks kehumasan, fungsi informasi hanya sepertiga dari aktivitas, sepertiga lainnya adalah strategi dan metode komunikasi, serta sepertiga terakhir mengenai pilihan taktik dan media komunikasi,” paparnya.
Dia juga menambahkan jika komunikasi pemerintah yang baik harus lepas dari ego sektoral, serta berfokus pada impact dan outcome, bukan pada proses dan output, tetapi apa manfaat dari informasi, dalam hal ini G20, bagi masyarakat.
Selain itu, menurutnya berani melakukan terobosan dalam berkomunikasi, inovasi dan cara baru, serta menguatkan komunikasi secara digital perlu untuk dilakukan untuk menggemakan G20.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berhubungan Intim Sekadar Menyalurkan Syahwat & Memperoleh Kenikmatan, Bolehkah?
Redaktur & Reporter : Yessy Artada