BACA JUGA: Overload, Terminal Kalijaya Diwacanakan Dua Tingkat
Pemicunya, selama dua tahun terakhir, praktis, Komisi D vakumPersoalan yang muncul satu demi satu sebagai dampak pembangunan, tidak mendapatkan pengawalan dari para wakil rakyat itu
BACA JUGA: Lagi, 4 Rumah Jemaat Ahmadiyah Dirusak
Sebut saja kasus jalan ambles di Jalan RE Martadinata, penyalahgunaan izin tata ruang, pembangunan rusun Rawasari yang diprotes warga, dan yang terkini soal minimarket yang diduga ilegal juga kembali luput dari kontrol wakil rakyat itu."Bagaimana mau ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan, kalau rapat saja tidak pernah
Akibat kevakuman yang sangat lama itu, sejumlah anggota menjadi gelisah
BACA JUGA: Tiang Pancang Tak Cocok untuk Busway
Mengingat pada sejumlah SKPD yang menjadi mitra kerja muncul satu per satu persoalanSementara, Komisi D yang menjadi ujung tombak bidang pengawasan tidak bisa diandalkanWarga masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan praktis hanya bisa bersuara lantang tanpa pernah aspirasinya diteruskan untuk ditindaklanjuti."Seperti pansus minimarket misalnyaBagaimana mau buat pansus kalau ketua komisi tidak sensitif soal ituBukan cuma soal minimarket, ada puluhan persoalan lainRapat saja dalam satu tahun bisa dihitung jariIni anggota dewan kok tidak malu makan gaji buta," katanya.
Sebenarnya, agar Komisi D lebih greget menyikapi setiap persoalan dan mengantisipasi segala kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan pada pembangunan, sejumlah anggota sering mengusulkan agar digelar rapat bersama membahas persoalanSelain rapat juga meninjau ke lapanganNamun, usulan itu selalu dimentahkan ketua komisi yang digawangi Berlin Hutajulu dari Fraksi Partai DemokratProgram yang digagas juga tidak pernah dibahas bersama dengan anggotaBegitu juga ketika ada sebuah persoalan yang harus dituntaskan.
"Bahkan kami sampai malu, masak di depan SKPD secara terang-terangan bicara, nanti diselesaikan setengah kamar saja dengan ketua dewanIni apa-apaaanWakil rakyat kok begituKalau tidak percaya, tanya SKPDMalu, itu di depan forum," tambah anggota Komisi D, Boy Bernadi Sadikin, dari Fraksi PDIP.
Akibat tidak ada sensitivitas dari Ketua Komisi D itu, Boy menyayangkan pernyataan Presiden SBY yang menyatakan DKI pepesan kosongMengingat mandulnya pembangunan dan lemahnya pengawasan pembangunan di Jakarta akibat mandulnya kader Partai Demokrat juga"Ini memang bukan persoalan partaiIni murni persoalan individuKarena yang gerah dengan sikap ketua komisi yang dianggap arogan itu juga banyak yang berasal dari Fraksi Partai DemokratMereka banyak yang ikut tandatangan melayangkan mosi tidak percaya," tambah anggota Komisi D dari PDS, Farel Silalahi.
Pihaknya berharap agar Partai Demokrat DKI bisa mempertimbangkan roling kadernya yang duduk di ketua komisi DDari puluhan kader, masih banyak yang lebih mumpuni dan akomodatif"Lembaga dewan itu bukan perusahaan pribadi yang apa-apa diputuskan sepihak tanpa melibatkan anggotaKami juga memiliki kedudukan yang samaKetua komisi tidak bisa sewenang-wenang seperti itu," katanya menyesalkan.
Jika Ketua Komisi D tidak memperbiki sikapnya, Ketua DPRD DKI juga tidak memberikan respon, sejumlah anggota komisi akan menggalang fraksi-fraksi untuk melayangkan mosi tak percaya kepada Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungiNamun, sejak surat mosi tak percaya dilayangkan pada 8 Maret 2011 lalu, muncul undangan secara tiba-tiba berbagai agenda kegiatan yang melibatkan SKPD mitra kerjaSurat tertanggal 1 Maret 2011 dan agenda dimulai pada Senin, 14 Maret 2011Namun, sejumlah anggota mempertanyakan undangan keluar tersebut lantaran ditandatangani langsung Ketua Komisi D Berlin HutajuluSeharusnya, setiap undangan keluar diteken Ketua DPRD DKI dan dikoordinasikan dengan sekretariat dewanJika harus dari komisi, harus diikutsertakan sekretaris komisi.
"Karena Senin itu ada juga agenda di dewan rapat BalegdaKok bisa sampai bentrokWaktunya juga dadakanMestinya kan kasih kesempatan SKPD menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahasBukan asal buat undangan sajaSalah lagiIni mau melakukan pengawasan SKPD atau silaturahmi setelah sekian lama vakum," kata Boy.
Sementara itu, Ketua Komisi D Berlin Hutajulu, menanggapi mosi tak percaya dari sebagian anggota Komisi D, justru mempertanyakan alasan mosi tersebutMengingat selama ini dirinya mengaku sudah menjalankan tugas sesuai tupoksinya sebagai ketua komisi"Selama ini tidak ada masalahSemua berjalan sesuai yang diprogramkanJadi apa alasan mosi tak percaya itu?" tanyanya(aak)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wako Bekasi Belum Tahu Kapan Diadili
Redaktur : Tim Redaksi