JAKARTA – Kotornya permainan politik kalangan lingkaran istana ternyata, mulai terkuak pasca vonis 7 tahun Mafia Pajak Gayus H TambunanPolitisi parlemen-pun kontan saja angkat suara
BACA JUGA: DPR Gulirkan Hak Angket Kasus Gayus
Mereka mendesak agar memanggil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang terkesan banyak bermanuver dan kerap memanfaatkan jabatannya untuk menekan.Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku terperanjat mendengar pengakuan Gayus Tambunan soal adanya campur tangan Satgas PMH dalam merekayasa kasus
"Saya kecewa ternyata tim inti di sekitar presiden tidak steril, termasuk Satgas
BACA JUGA: Hasil Pilwako Batam Disidangkan, Surat Kuasa Dipersoalkan
Mereka ternyata punya haluan politik tertentu untuk menekan siapa saja dan ini tidak fair," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/1).Pernyataan Gayus soal rekayasa, lanjut Priyo, membuktikan adanya kepentingan tertentu untuk memojokkan Partai Golkar
BACA JUGA: Para Sekda Berpeluang jadi Wakada
Ini benar-benar peristiwa yang menyakitkanKami mempertanyakan lingkaran presiden yang menggunakan kasus ini untuk politisasiKami yang jadi korban," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.Priyo mengatakan, Presiden SBY harus mengambil tindakan cepat menindaklanjuti pengakuan Gayus tersebut"Presiden mestinya mengambil langkah-langkah mensterilkan lingkungan terdekatnya terhadap ekses haluan politik yang mungkin ada di lingkungan presiden," tandasnya.
Sementara, Komisi III DPR, yang membidangi masalah hukum diminta untuk memanggil pentolan Satgas PMH untuk mengklarifikasi testimoni Gayus Tambunan yang menyebut Satgas merekayasa kasusnya.
"Tugas Komisi III untuk segera memanggil Satgas untuk klarifikasi pernyataan-pernyataan Gayus sesaat setelah sidang selesaiDan kalau memang betul ada intervensi terhadap hal itu tentunya sudah menjadi tugas Komisi III yang bertugas mengawasi itu secara resmi untuk menyampaikan kepada pemerintah," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, kemarin, (19/1).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga menyesalkan vonis tujuh tahun untuk Gayus Tambunan, yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 20 tahun penjara. "Menurut saya hukuman tujuh tahun ini jauh dari keinginan masyarakat," tandasnya.
Kegeraman terhadap gaya kerja Denny CS disuarakan juga kalangan senatorSalahsatunya Wakil Ketua DPD RI Laode IdaDia mengatakan, pengakuan mafia pajak Gayus Tambunan semakin membuktikan keterlibatan Satgas PMH, utamanya Sekretaris Satgas PMH Denny Indrayana yang memanfaatkan jabatannya dalam kasus Gayus.
"Bahwa Satgas PMH, khususnya Sekretaris Satgas Denny Indrayana, terlibat dalam manuver politik dengan menggunakan jabatannya atas statusnya sebagai Satgas dan staf ahli presiden," kata Laode Ida, kepada wartawan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (19/1).
Laode menilai, kesaksian Gayus menunjukkan bahwa lingkaran istana, Denny Indrayana dan Satgas PMH telah menciptakan suasana yang sangat politis dalam kerja pemberantasan mafia hukum di Indonesia"Jadi semua tuduhan yang disampaikan oleh Denny Indrayana merupakan rekayasa semataIni kalau tidak bisa mencegahnya atau dituntaskan lama-lama istana bisa diduga terlibat dalam rekayasa," ungkap dia.
Menurutnya, kasus Gayus sendiri belum tuntas terungkap secara keseluruhanSementara pada saat yang sama ternyata mereka terlibat dalam merekayasaKasus Gayus pun terkesan direkayasa"Dan ini lebih berbahaya lagi karena saya lihat dalam prosesnya ada keterlibatan pihak asing yaitu CIA, agen ASAda masalah apa ini? Ini kan fatal," papar dia.
Ditambahkannya, catatan yang paling penting sebetulnya bahwa Gayus telah berhasil lepas dari kontroversinya mantan staf Ditjen Pajak itu sendiri"Bahwa dia adalah koruptor, tapi dia juga satu per satu mengungkap siapa pelaku rekayasa siapa sebenarnya pelaku mafia pajak," tandas Laode(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Kali Tunda Pilkada, KPU Bombana Bikin Curiga
Redaktur : Tim Redaksi