Komisi IV DPR Desak SBY Tegas Hadapi Australia

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap tragedi tumpahnya minyak mentah yang telah mencemari sekitar 16.420 km persegi lautan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)"Jangan seperti yang selama ini kita lihat, berjanji terus 'akan, akan dan akan' menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab

BACA JUGA: Alasan Penahanan Bachtiar Murni Yuridis

Tindakannya kapan? Padahal kejadian sudah berlangsung sejak Agustus tahun lalu," kritik anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Ana Mauwanah, di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/8).

Dari sisi hukum, lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa sumur Montara itu milik PTTEP yang berdomisili di negara Australia yang beroperasi di perairan Australia yang berjarak 690 km di wilayah barat Darwin Australia Utara dan 250 km Barat Laut Truscot Australia Barat, posisi di Blok Barat Laut Timur, perbatasan Timor Leste-Australia-Indonesia.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV lainnya, Siswono Yudohusodo menjelaskan meski ledakan sumur Montara terjadi satu tahun lalu, namun dari pantauan langsung Komisi IV ke NTT awal Agustus ini masih saja terjadi tumpahan minyak ke wilayah laut NTT sebanyak 400 barel per hari"Fakta yang kami temukan ini cukup mencemaskan, karena itu Presiden SBY harus segera klirkan dengan pemerintahan Australia," tegasnya.

Ada dua hal krusial yang harus ditangani secara bersama oleh kedua pemerintahan, pertama terkait dengan ganti rugi bagi masyarakat dan kedua langkah-langkah kongkrit apa segera harus mereka lakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang rusak akibat kecerobohon pihak PTTEP dalam bekerja.

"Dalam kalkulasi Komisi IV DPR, setidaknya NTT telah mengalami kerugian sebesar Rp 2,7 hingga 3 triliun akibat kelalaian PTTEP

BACA JUGA: KPK Didesak Ambilalih Kasus Dana Gempa Klaten

Jumlah kerugian tersebut memang kontradiktif dari apa yang diklaim oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sebanyak Rp 250 miliar," ungkap Siswono.

Sementara Anggota Komisi IV DPR dapil NTT P Honing Sanny menaruh kecurigaan besar terhadap sikap Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad yang menyampaikan kata maaf kepada pihak Australia"Faktanya, akibat tumpahan minyak itu jelas-jelas Indonesia yang dirugikan dan ketika Pemda NTT menklaim bahwa daerahnya telah mengalami kerugian sedikitnya Rp 2,7 triliun, lalu Fadel Muhammad minta maaf ke Australia

BACA JUGA: Tama Mengaku Trauma, Tetapi Tidak Kapok

Sikap Fadel itu patut untuk dicurigai," kata Honing Sanny.

Lebih lanjut, Honing membandingkan tuntutan pemerintah Meksiko sebesar Rp 50 triliun akibat tumpahnya minyak di perairan laut Mexico milik British Petroleum yang bermarkas di London.

Terakhir, Honing Sanny mengatakan bahwa dalam tahun 2009 panen rumput laut masih bisa dilakukan dengan produksi hanya 25 persen dari total produksi 400 ton per tahun, maka dalam tahun 2010 ini masyarakat petani rumput laut di perairan NTT belum ada tanda-tanda panen(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Bantah Pengakuan Gayus