jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah menaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Bila Bu Ida sebagai Menteri Ketenagakerjaan menjanjikan untuk bisa naik tentu DPR sangat meminta itu benar-benar terealisasikan bisa untuk naik,” kata Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).
BACA JUGA: Bodewin Wattimena Tegaskan Upah Honorer di Sekolah akan Dinaikkan
Dia menyebutkan angka inflasi yang terus meningkat harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
"Karena dengan kenaikan inflasi yang luar bisa seperti ini dengan gaji yang tetap-tetap saja, tentu enggak bisa dibayangkan masyarakat bisa survive-nya seperti apa,” ujarnya.
BACA JUGA: Mbak Puan Dorong Kenaikan Upah Minimum untuk Penguatan Daya Beli Masyarakat
Dia juga menyebutkan DPR sangat mendukung masyarakat berkehidupan yang layak dan sejahtera, terlebih setelah terpuruk akibat pandemi dan ancaman resesi di 2023.
“Ya tentu kami sebenarnya yang dipikirkan bagaimana masyarakat ini dalam kondisi yang sulit ini mereka dapat mendapat kehidupan yang sejahtera yang cukup dan layak itu yang penting.” jelasnya.
BACA JUGA: Menaker Sebut Bakal Ada Kenaikan Upah Buruh 2023
Dia menegaskan sangat penting bagi masyarakat menerima upah yang sesuai dengan kinerjanya.
"Jadi, mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerjanya itu yang penting. Jangan sampai mereka terpuruk," pungkas Nihayatul.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan bakal ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023.
Hal itu sebagai respons terkait tuntutan kaum buruh yang menghendaki kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen.
Namun, Ida belum bisa merincikan besaran kenaikan upah buruh.
Sebab, kata dia, pemerintah dan stakeholder terkait masih terus menggodok terkait dengan besaran upah tersebut.
"Nanti kami lihat. Kami sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder," kata Ida Fauziyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra