jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah mencanangkan penguatan arsitektur kesehatan global.
Hal itu yang menjadi salah satu poin utama dalam Presidensi G20 di Bali.
BACA JUGA: PPKM Dicabut Jokowi, Bagaimana Biaya untuk Pasien Covid-19?
“Saya kira kita setuju, belajar dari ujian kemanusiaan secara global. Ini menunjukkan pandemi tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, butuh kegotongroyongan, butuh kerja sama semua pihak,” kata Rahmad Handoyo, Sabtu (31/12).
Menurut Rahmad Handoto, Presiden Jokowi mendorong penguatan arsitektur kesehatan global. Hal itu menjadi satu dari tiga sektor prioritas yang menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yakni transformasi digital dan transisi energi.
BACA JUGA: Dukung Industri Kesehatan, Fujifilm Hadirkan Teknologi AI
Politikus PDIP itu mengatakan dalam penanganan satu pandemi tidak hanya dilakukan oleh satu negara, tetapi seluruh negara.
Sebab, krisis pandemi ini sangat berdampak, baik kesehatan maupun ekonomi satu negara.
BACA JUGA: 5 Manfaat Anggur, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
“Untuk itu butuh kolaborasi, butuh struktur industri farmasi yang berkeadilan, penuh kerja sama sehingga tidak hanya dikuasai oleh industri-industri besar, dan tidak semata-mata industri farmasi, yang hanya untuk mencari mendapatkan keuntungan,” katanya.
Menurut dia, perlu kolaborasi dengan mempertimkang struktur keadilan dalam industri farmasi secara global, termasuk di Indonesia.
Rahmad mengatakan langkah Presiden Jokowi memperkuat arsitektur farmasi ini sebagai cara agar Indonesia tidak tergantung pada impor.
Oleh sebab itu, langkah ini sangat Om the track dalam memperkuat industri farmasi Indonesia.
“Ya, sudah. Itu bentuk kegelisahan Presiden Jokowi terhadap ketergantungan impor yang sudah dirasakan oleh bapak presiden, makanya 2016 presiden dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Inpres instruksi Presiden nomor 6 2016 percepatan industri farmasi,” ucapnya.
Rahmad Handoyo pun mengakui, Presiden Jokowi pernah geram dengan sikap anak buahnya yang tidak membeli produksi dari industri-industri farmasi kecil di Indonesia.
“Saya kira juga pemerintah dalam hal ini presiden juga geram, kan industri kecil-kecil yang bisa dibuat di dalam negeri ternyata tidak dibeli oleh pemerintah ketika pengadaan barang, pemerintah itu siapa? Ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.
Selain itu, kata Rahmad Handoyo, ketegasan Presiden kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri mulai terlihat hasilnya.
“Sekarang kan luar biasa pak presiden dengan menekankan kewajiban TKDN saya kira itu memacu industri-industri yang tidak membutuhkan investasi besar, tidak membutuhkan teknologi besar itu wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah daerah. Bahkan LKPP mensyaratkan untuk kandungan-kandungan lokal yang besar itu yang harus dibeli oleh negara,” katanya.
“Nah, kalau kemarin kan enggak, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul, sudah tepat ketika teknologi yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu membutuhkan tehnologi dan investasi besar. saya kira sudah bisa dibuat di Indonesia wajib hukumnya dibeli oleh pengadaan barang, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.
Rahmad pun meminta seluruh pihak mendukung langkah besar Presiden Jokowi dengan membangun kolaborasi yang lebih insentif lagi, khususnya kolaborasi antar kementerian dalam mengeksekusi langkah besar Presiden dalam menguatkan arsitektur kesehatan global.
“Saya kira apa yang sudah dibuat oleh presiden tinggal kita ditegakkan dan berkolaborasi," tegas Rahmad.
Menurut dia, koordinasi antarlintas kementerian, lintas lembaga baik kementerian perindustrian, kementerian perdagangan kemudian kementerian kesehatan (BPOM).
"Berikan karpet merah kepada calon investor yang akan menanamkan modal ke Indonesia. Yang sudah ada karpet merah itu tinggal diisi, tinggal dipermudah dengan sesering mungkin koordinasi antarlintas kementerian lembaga untuk menggaet investasi,” ujar Rahmad.
Dia mengatakan pengadaan-pengadaan barang oleh LKPP yang mewajibkan untuk TKDN perlu ditingkatkan sehingga okupansi industri dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah juga akan naik,” ujar Rahmad.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari