jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai pemerintah terburu-buru memutuskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang belakangan ini dirangkum komisi yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut.
Yang pertama adalah pemilihan waktu penetapan yang berbarengan dengan negosiasi upah minimum provinsi (UMP). Akibatnya, kenaikan upah yang telah diperjuangkan serikat buruh jadi tak berarti.
BACA JUGA: Cegah PNS Terjerat Narkoba, MenPAN-RB Gandeng BNN
"Kawan-kawan buruh sudah RDPU dengan Komisi IX DPR, mereka keberatan dengan kenaikan BBM, bahkan mereka ancam akan lakukan mogok nasional di semua sektor," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
Menurutnya, kaum buruh yang selama ini masuk kriteria rentan miskin, kini terancam turun kelas jadi golongan miskin. Pasalnya, daya beli mereka semakin tergerus oleh kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: BBM Naik, Status Siaga I Belum Dicabut
Ketidaksiapan pemerintah, tambah Dede, terlihat juga dalam pelaksanaan program kompensasi untuk masyarakat tidak mampu. Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang distribusi dan penerapannya bermasalah.
"Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digadang-gadang sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata belum siap, bahkan simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ujar Dede.
BACA JUGA: Yuddy Dicurigai Sengaja Ulur Pembahasan Honorer K2
Lebih lanjut mantan wakil gubernur Jawa Barat ini menilai, ketergesa-gesaan pemerintah disebabkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya telah kehabisan ide untuk mengatasi defisit anggaran. Padahal, banyak langkah-langkah lain yang dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu merusak.
"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalo pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," pungkas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum 100 Hari, Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi di Bawah 50 Persen
Redaktur : Tim Redaksi