jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan Komisi IX DPR Saleh Daulay menyatakan keheranannya terhadap data warga miskin peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pasalnya, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS punya data yang berbeda.
BACA JUGA: Lagi, KPK Gelar OTT
"Saya tidak mengerti bagaimana sistem pendataan peserta BPJS. Kok bisa tiga institusi berbeda datanya. Kenapa pendataan tidak di satu instansi saja biar dananya tidak mubazir," kata Saleh dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes, Mensos, dan Kepala BPJS, Senin (21/11).
Akibat perbedaan data tersebut, lanjutnya, banyak kartu BPJS yang diretur. Sementara banyak masyarakat miskin tidak bisa merasakan layanan kesehatan gratis karena tidak punya kartu BPJS.
BACA JUGA: Bareskrim Kantongi Nama 70 Akun Medsos Provokator Rush Money
Politikus PAN ini mencontohkan sekitar 6.000 kartu BPJS yang dikirim ke salah kabupaten di dapilnya, separohnya dikembalikan karena nama yang tertera di kartu tidak ada.
"Yang seperti ini kan sangat merugikan rakyat. Cetak kartu tapi tidak jelas penerimanya. Kuncinya ada diverifikasi validasi data, pemerintah harus benahi ini," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid: Intinya Adalah Penegakan Hukum
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jadwalkan Periksa Habib Rizieq dan Munarman
Redaktur : Tim Redaksi