jpnn.com - jpnn.com - Kota Bima kembali mendapat perhatian pasca banjir bandang yang melanda pada 21 dan 23 Desember 2016 lalu.
Kali ini, rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi ke Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis.
BACA JUGA: Temui Presiden Israel, Prof. Istibsyaroh Cs Tuai Kritik
Menurut Fary, kunjungan kerja hari ini Jumat (21/1) untuk memastikan bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah pasca banjir seperti pembangunan, infrastruktur transportasi dan fasilitas umum.
“Komisi V mitra kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementrian Hubungan memastikan, Basarnas dan meninjau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pasca banjir,” kata Fary.
BACA JUGA: DPR Titip Pesan buat Bu Susi soal Pengelolaan Pulau
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi V DPR Umar Arsal yang ikut hadir dalam rombongan kunjungan tersebut.
Umar Arsal mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam menangani banjir. "Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, cepat. Tentunya kami dari Komisi V akan mendorong hal-hal yang memang masih belum sempura, seperti infrastruktur umum, jalan-jalan, dan juga bandara untuk segera diperbaiki," tegas Umar Arsal.
BACA JUGA: Soliditas TNI-Polri Kunci Menjaga Stabilitas Nasional
“Kehadiran Tim Komisi V adalah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat serta memastikan langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan oleh Kementerian PU-PR, Kemenhub, BMKG dan Basarnas," tegas politikus Partai Demokrat ini.
Umar kembali mengatakan agar banjir bandang tidak terulang kembali ada beberapa hal yang perlu dilakukan salah satunya pembenahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan peninggian sungai.
"Komisi V juga mendorong pembenahan RTRW agar tidak berdampak banjir, serta peninggian batas sekitar 3 hingga 4 meter Sungai Padolo," papar Umar.
Menurutnya, Komisi V memastikan akan mendorong pembangunan fasiltas agar Kota Bima segera kembali tertata dengan baik. Di antaranya memastikan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jembatan Podo dan jembatan Padolo. Selain itu memastikan keberadaan air bersih bagi warga masyarakat.
"Kami kita meminta kepada BMKG untuk terus memberikan informasi cuaca ke masyarakat guna menghindari korban jiwa akibat bencana,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah melalui Kemen PUPR, Kemenhub dan BMKG serta Basarnas perlu menyiapkan dana khusus, diluar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017, untuk penanganan bencana banjir, baik untuk korban banjir bandang Bima dan di daerah lainnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III Tak Ingin KPK Berhenti di Klaten
Redaktur & Reporter : Friederich