jpnn.com - jpnn.com - Kalangan politikus di DPR RI mengkritik tindakan Prof. Istisyaroh dan sejumlah warga negara Indonesia bertemu Presiden Israel, Reuven.
Kritik tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta, Jumat (20/1). Keduanya mengkritik terkait foto pertemuan Istibsyaroh dan sejumlah WNI bersama Presiden Israel Reuven, yang kini menjadi viral di media sosial.
BACA JUGA: DPR Titip Pesan buat Bu Susi soal Pengelolaan Pulau
Menurut Fahri, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menciderai konstitusi tetapi juga seakan-sekan mengakui penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Senada dengan Fahri, Sukamta menilai tindakan Prof Istibsyaroh yang juga anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Remaja Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu Presiden Israel Reuven Ravlin, di Yerussalem, menciderai konstitusi.
BACA JUGA: Soliditas TNI-Polri Kunci Menjaga Stabilitas Nasional
“Seharusnya mereka yang hadir itu memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI serta kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel. Tindakan ini jelas menciderai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia," kata Sukamta.
Apalagi, kata sekretaris fraksi PKS DPR ini, pasca kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, kedudukan Israel bisa lebih kuat karena Trump berjanji akan memindahkan Kedubes Amerika ke Yerussalem
BACA JUGA: Komisi III Tak Ingin KPK Berhenti di Klaten
"Jangan sampai dengan kejadian ini, Indonesia juga terkesan mendukung hal itu. Sepertinya Indonesia perlu menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak mewakili sikap resmi Indonesia," ujar politikus asal Yogyakarta ini.
Dia menambahkan, kehadiran mereka yang tidak mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin, juga tidak patut.
"Kalau alasannya untuk diplomasi mewujudkan perdamaian di Palestina, jelas tidak tepat, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia dalam konstitusinya tegas menolak penjajahan yang secara tegas tidak mengakui entitas negara Israel," jelas ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Najamudin Ramli, telah menyatakan tindakan Istibsyaroh tidak mewakili institusi MUI.(fat/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani Harus Siap Dicecar DPR soal PP 74/2016
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : M. Fathra Nazrul Islam, Friederich