Komisi V DPR Dorong Percepatan Pembangunan Bandara Abreso

Selasa, 12 September 2017 – 13:10 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Manokwari Selatan Michael Wattimena.Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, MANOKWARI SELATAN - Pemerintah Daerah dan masyarakat Manokwari Selatan (Mansel) beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat memang berharap ada pembangunan bandara baru sebagai alternatif.

Pasalnya, seringkali terkendala dalam masalah take off dan landing pesawat di Bandara Rendani Manokwari.

BACA JUGA: B to B Skema Penyelesaian Korban Lumpur Lapindo Gagal

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Manokwari Selatan Michael Wattimena.

“Seperti yang kita alami tadi, ketika tidak bisa landing di Bandara Rendani, maka seluruh penerbangan diarahkan ke bandara yang ada di Sorong atau ke Biak. Sementara hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Dengan adanya pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Manokwari Selatan melalui Bupatinya, dapat menjadi alternatif yang paling sejuk, dimana jarak tempuh dari Rendani Manokwari ke Abreso Manokwari Selatan, waktunya tidak lebih dari lima belas menit,” jelas Michael usai melakukan peletakan batu pertama rencana pembangunan Bandara Abreso di Manokwari Selatan, Papua Barat, Jum’at (08/9/2017).

Menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, namun Bandara Abreso nantinya juga bisa mengurai terjadinya penumpukan penumpang di bandara yang telah ada sebelumnya, yakni Bandara Rendani Kabupaten Manokwari.

“Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama oleh anggota DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan, serta tokoh adat yang telah memberikan tanahnya untuk pembangunan bandara, dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ucapnya.

Masyarakat dan Pemda berharap agar pembangunan Bandara Abreso itu dapat dilakukan secepat mungkin.

Namun, lanjutnya, soal limitasi berapa waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian, hal itu akan tergantung juga dengan perjuangan dan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami juga sempat mengunjungi Pelabuhan Laut Oransbari. Dari sisi pelabuhan maupun area dari pelabuhan itu sendiri, minimal sudah dapat memenuhi bongkar muat kapal yang nantinya akan diarahkan ke Manokwari Selatan. Hanya ada persoalan menyangkut aksesbilitas jalan yang menuju pelabuhan laut tersebut, dan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan dan pelebaran akses jalan yang menuju ke Pelabuhan Oransbari.

Terkait dengan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Michael menyatakan bahwa jalan yang ada tersebut sudah relatif mantap.

BACA JUGA: Pemerintah Jangan Ambil Langkah yang Meresahkan Rakyat

Hanya saja dari aspek kelebaran jalan, ukurannya masih jalan kabupaten yaitu 4 meter. Sementara persyaratan untuk memenuhi jalan nasional harus 6 meter lebarnya.

“Harapan ke depan setelah kami kembali dari kunjungan ini, akan ada perubahan-perubahan yang didapatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan,” ujar politisi Fraksi Demokrat itu.

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran juga sempat menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk menjawab kesenjangan konektivitas antar wilayah di Manokwari Raya. Ini karena Kabupaten Manokwari Selatan terletak di antara Kabupaten/Kota yang ada di Manokwari Raya.

“Dari Bintuni, Pegunungan Arfak dan Wondama menuju Ibukota Provinsi Manokwari akan melewati Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga kami berharap dengan adanya beberapa infrastruktur yang akan kami bangun, terutama bandara, bisa menjawab kebutuhan dan kesenjangan yang selama ini terjadi,” ucap Markus Waran. (adv/jpnn)

BACA JUGA: Letak Geografis Kaltim Jadi Kendala Pencegahan Korupsi

BACA ARTIKEL LAINNYA... UU KUHP Harus Disempurnakan Untuk Jadi Landasan Penindakan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler