jpnn.com, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan Jembatan Landak 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Pengawalan itu bertujuan agar pembangunan jembatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pasalnya, jembatan tersebut memang vital guna menyelesaikan kemacetan yang terjadi selama ini di kawasan tersebut.
"Kami ingin memastikan pembangunan jembatan Jembatan Landak 2 berjalan dengan baik sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Karena kita tahu sendiri, jembatan ini fungsinya sangat vital. Jembatan ini sudah sangat urgen sekali untuk diselesaikan supaya mengatasi masalah kemacetan di Kota Pontianak,” ungkap Lasarus saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/4/2018).
BACA JUGA: Fahri: Persetan dengan Uang Kalian!
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan Jembatan Landak 2 harus dipastikan seluruh pembangunannya berjalan dengan lancar.
“Ada kewajiban pemerintah kota di sini terkait dengan pembebasan lahan, ada kewajiban pemerintah pusat terkait pembangunan kontruksi jembatan itu sendiri. Dan domain APBN itu pengawasan dari kami,” imbuh Lasarus.
BACA JUGA: DPR Dukung Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said mengungkapkan untuk pengerjaan Jembatan Landak 2 yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini tidak ada masalah.
“Yang jadi masalah itu, bagaimana melanjutkan jalan penghubung itu ke jalan utama, dan pembebasan lahan itu dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau kewajiban Kementerian PUPR sudah tidak ada masalah,” terang Muhidin.
BACA JUGA: Venue Kano Asian Games 2018 Bikin Komisi V Puas
Meski diharapkan dapat selesai tepat waktu, politikus Partai Golkar itu berharap pembangunan Jembatan Landak 2 ini, terutama jalan penghubungnya mempertimbangkan kontur tanah.
“Tanahnya begitu labil, sehingga perlu timbunan banyak. Ini problem juga. Oleh karena itu, kami minta Kementerian PUPR untuk membantu. Sehingga ketika selesai, kualitas jalan itu sama dengan standar nasional,” tandas Muhidin.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Data Angkatan Kerja
Redaktur : Tim Redaksi