jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan, ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja.
Pertama isu pasokan dan kedua keberpihakan pemerintah.
BACA JUGA: DPR RI Raih Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Baik
Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, melanjutkan, ada isu pasokan terkait investasi Blast Furnace di Krakatau Steel yang gagal berproduksi.
Isu itu mengakibatkan suplai baja dalam negeri berkurang.
BACA JUGA: Cegah Omicron, DPR RI Tunda Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Anggota
Karena itu, impor baja menjadi salah satu jalan agar rantai produksi industri hilir tidak terhenti.
Misalnya, otomotif, alat rumah tangga, konstruksi, dan industri turunan baja lain.
BACA JUGA: Puluhan Ulama Sambangi Komisi Hukum DPR RI, Nih Agendanya
Kebijakan impor baja diambil pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Menurut anggota DPR dari Dapil Bali tersebut, kapasitas produksi baja nasional lebih rendah daripada kapasitas sektor industri penggunanya.
Namun, Komisi VI DPR memastikan produksi baja nasional dilindungi dan penyerapannya diutamakan.
Jadi, serbuan impor baja yang membangkrutkan industri baja nasional dianggap tidak tepat.
Wakil ketua Komisi VI DPR itu merespons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir setelah rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (2/12).
Eric Thohir mengatakan, Krakatau Steel akan bangkrut pada 31 Desember 2021 jika tidak melakukan sejumlah langkah yang disampaikan menteri BUMN.
Pernyataan tersebut mengundang banyak reaksi dan berdampak buruk terhadap harga saham KRAS.
Pada 6–7 Desember, harga saham KRAS anjlok 12,92 persen.
Demer menyatakan, Komisi VI DPR terus mendukung kemandirian industri baja nasional.
Selain itu, memastikan pasokan kebutuhan baja untuk industri nasional tetap tersedia.
Jangan sampai politisasi isu impor baja berdampak negatif terhadap industri dan perekonomian nasional.
Gabungan Importir Nasional (Ginsi) menyatakan, pasokan komoditas produk besi, baja, dan turunannya (BjLAS) dari Tiongkok awal tahun sampai tengah tahun 2020 terhenti karena Covid-19.
Dampaknya, kebutuhan baja nasional dari Tiongkok tahun lalu menurun drastis.
Pasokan hanya berasal dari negara lain seperti Vietnam, Korea, dan Jepang.
Seiring mulai membaiknya perekonomian di dalam negeri, Ginsi mencatat importasi produk BjLAS karbon periode Januari−Maret 2021 naik 180 persen.
Yakni, dari 28.696 ton menjadi 80.371 ton.
Importasi pada 2021 naik karena permintaan di dalam negeri juga tinggi seiring pemulihan ekonomi secara nasional. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi