jpnn.com, BALIKPAPAN - Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sudah rusak akibat aktivitas penambangan yang dilakukan para penambang liar.
Karena itu, anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) agar kawasan itu bebas dari aktivitas penambangan.
BACA JUGA: Bamsoet: Tanpa Pancasila Bangsa Kita Akan Hancur
“Negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini. Negara harus hadir menjaga kawasan alam Indonesia. Kerusakan Bukit Soeharto tidak memberikan pendapatan terhadap daerah, tetapi justru mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada generasi kita selanjutnya. Negara harus menunjukkan kedaulatannya,” kata Mukhtar saat melakukan kunjungan langsung ke kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, Selasa (31/7).
Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan Presiden Keenam Indonesia Soeharto pada 1991.
BACA JUGA: Komisi X Apresiasi Muatan Lokal dalam Pendidikan di Riau
Pada 2004, kawasan itu berubah menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup, menjaga satwa, dan melindungi pohon-pohon di kawasan tersebut.
“Bukit Soeharto ini telah menjadi role model bagi pengelolaan hutan Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh dunia dan dijadikan sebagai role model dunia. Namun, esekarang Bukit Soeharto yang seluas 61.850 hektar berubah total menjadi kawasan pertambangan ilegal batu bara,” tegas politikus Partai Hanura itu.
BACA JUGA: Komisi XI Puji Peran BPKP dan BPK Cegah Korupsi di Banten
Mukhtar menambahkan, banyak pihak yang mengambil dan mengeksplorasi batu bara high kalori di dalamnya yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran besar dan kasatmata. Namun, aparat hukum abai. Padahal, aktivitas penambangan ilegal ini tidak jauh dari jalan raya dan mudah diakses.
“Komisi VII DPR RI sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi police line di kawasan tersebut dan meminta segera dilakukan audit lingkungan dan pengawasan oleh KLHK. Kami akan mengembangkan dalam rapat-rapat teknis di Komisi VII nanti,” tambah politikus dari dapil Sulsel itu.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah. Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, pembentukan pansus terhadap persoalan Bukit Soeharto perlu digulirkan.
Sebab, penambangan maupun aktivitas yang dilakukan, khususnya di kawasan yang dilindungi, harus sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” kata Dardiansyah. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dede Yusuf: Berau Butuh Pengembangan Pendidikan Tenaga Kerja
Redaktur : Tim Redaksi