jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 2,1 triliun atau menjadi sebesar Rp 80,1 triliun di 2024.
Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respons cepat.
BACA JUGA: Kemensos Pastikan Logistik Puluhan Ton Diterima Masyarakat Terdampak di Papua Tengah
Kenaikan anggaran ini mencakup biaya salur, penambahan bantuan sosial (bansos) dalam program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 9.100 rumah, honor pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 3 bulan, penambahan 20 ribu KPM PENA, asuransi kesehatan bagi pendamping sosial, penambahan anggaran yatim piatu , dan permakanan.
Persetujuan kenaikan anggaran Kemensos di 2024 didasari berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan masalah sosial yang telah dilakukan Kemensos selama ini.
BACA JUGA: Mensos Risma Luncurkan GRUWI untuk Tingkatkan Perlindungan Terhadap Disabilitas Rungu-Wicara
Anggota Komisi VIII DPR Achmad menyampaikan salah satu indikator kinerja yang menjadi poin penting bagi legislator adalah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2022.
Terlebih opini BPK yang menyebut Kemensos responsif dalam menangani aduan masyarakat.
BACA JUGA: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemensos dan Satgasus Polri Menyisir 202 Desa di Wonosobo
“Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga, tetapi respons ibu sangat cepat. Jumat saya WA (WhatsApp) ibu, dan Sabtu sudah salur. Terima kasih kepada Ibu Menteri yang begitu solid dalam kinerjanya,” puji legislator dari Fraksi Demokrat itu merujuk pada penyaluran bantuan Kemensos untuk korban kebakaran di Rokan Hulu, Riau.
Pada rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Kamis (30/8), Komisi VIII DPR mendorong Kemensos untuk meningkatkan sukses penyaluran bantuan sosial, peningkatan program RST, program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
Kemensos juga diminta untuk melanjutkan program bantuan untuk anak yatim piatu, memperhatikan kejehateraan tenaga pendamping sosia,l seperti pendamping PKH, pendamping Rehabilitasi Sosial dan Tagana.
Di lain pihak, Komisi VIII DPR cukup menyayangkan penurunan anggaran Kemensos 2024 menjadi Rp 79.198.826.945.000.
Terjadi pengurangan senilai Rp 220.598.950.000 dibandingkan pagu anggaran 2023 senilai Rp. 79.419.425.895.000.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan apresiasi atas dukungan para anggota Komisi VIII DPR tersebut.
Mensos Risma berharap usulan ini bisa diterima sehingga dapat dilaksanakan pada 2024 mendatang.
“Terima kasih, mungkin semoga Januari kita bisa jalan. Semoga kekurangannya itu kami bisa dapat untuk 2024,” kata Mensos Risma.
Pada kesempatan yang sama, Mensos Risma juga memaparkan capaian kinerja 2023 dengan serapan anggaran sebesar 64,36 persen. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi