jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifah mengatakan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakan.
Oleh karena itu, Komisi X DPR mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pengadaan formasi dan afirmasi tenaga pustakawan baik PNS maupun PPPK di pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Soal Beban Daerah Membiayai Gaji PPPK, Ade Yasin Sampai Curhat ke DPRÂ
“Afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepaa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” ujar Ledia Hanifah dalam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Ledia, dengan adanya tenaga pustakawan yang sudah berstatus PNS dan PPPK tersebut, maka akan mudah dalam melakukan akreditasi.
BACA JUGA: Pak Rezza Berharap Penerimaan PPPK Dapat Mengatasi Kekurangan Guru di Daerah Ini
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada KemenPAN-RB untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan.
“Untuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada KemenPAN-RB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya KemenPAN-RB,” kata Syarif Bando.
BACA JUGA: Para Bupati Ini Mendesak Pusat Prioritaskan Guru Honorer Tua Jadi PPPK
Sebelumnya, Perpusnas menyebutkan jumlah tenaga perpustakaan yang tersedia saat ini 14.191 orang atau 7,18 persen dari kebutuhan sementara 197.775. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sekitar 183.584 tenaga perpustakaan atau pustakawan.
Sisi lain, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem Ratih Megasari Singkarru mengatakan bahan bacaan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum tersebar secara merata.
Ratih Megasari Singkarru menambahkan bahwa masyarakat bukan tidak memiliki keinginan untuk membaca, tetapi akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada. Oleh karena itu, dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, berharap, daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan.
Hal itu didasari oleh potensi sumber daya alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T, namun sumber daya manusia (SDM) belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi