jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam Seminar Nasional bertema 'Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan' di Kantor Komisi Yudisial Jakarta, Kamis (7/10).
Sofyan mengungkapkan keseriusan pemerintah memberantas mafia tanah adalah wujud komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberikan kenyamanan serta kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Sikat Mafia Tanah, Begini Respons Mabes Polri
“Tidak akan kompromi sama sekali terhadap mafia tanah ini," tegas Sofyan Djalil di seminar nasional bertema 'Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan' di Kantor Komisi Yudisial Jakarta, Kamis (7/10).
Dia menyampaikan Kementerian ATR/BPN terus menjalin kerja sama dengan penegak hukum untuk memerangi mafia tanah.
BACA JUGA: Menteri Sofyan Sebut Penyebab Mafia Tanah Marak, Begini
"Bersama Polri, kami ambil tindakan terhadap praktik yang bisa kita cegah," tegas Sofyan.
Kementerian ATR/BPN juga menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY).
BACA JUGA: Cek Fakta soal Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, Begini Pengakuan Sofyan Djalil
"Kami juga punya komunikasi yang bagus dengan KY yang berperan penting terkait pemantauan hakim yang kongkalikong memenangkan mafia dalam gugatan terkait pertanahan," bebernya.
Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan sinergi dengan semua pihak sangat diperlukan dalam upaya memberantas mafia tanah dengan efektif.
"Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam persidangan kasus-kasus tanah, yang terindikasi sebagai bagian dari kejahatan mafia tanah tersebut," ujar Fajar Mukti
Mekopolhukam Mahfud MD yang juga hadir sebagai pembicara meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim.
"Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim, tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan," ujar Mahfud.
Mahfud memastikan lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal melakukan pengawasan perkara tanah jika ada kerja sama MA dan KY.
"Saya merekomendasikan kepada KY dan MA untuk membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia tanah,” tegas Mahfud. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi