jpnn.com, NAYPIDAW - Aung San Suu Kyi bikin kecewa dunia. Sebagai penasihat negara, jabatan yang secara struktural lebih tinggi daripada presiden, perempuan 73 tahun itu seharusnya bisa lebih bijaksana. Atau, setidaknya punya sikap. Bukan bungkam saat etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine direpresi atau malah membela junta militer Myanmar.
"Dia tak perlu jadi juru bicara militer Burma," kata Kepala Komisioner HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein seperti dilansir The Guardian, Kamis (30/8).
BACA JUGA: Genosida Rohingya: Junta Militer Myanmar Disanksi Facebook
Diplomat asal Jordania yang pada 1 September akan digantikan Michelle Bachelet tersebut mengecam Suu Kyi. Dia bahkan menyarankan putri mendiang Jenderal Aung San itu mundur saja dari posisinya di pemerintahan.
Hussein juga mengatakan bahwa saat ini Suu Kyi sudah tidak sekritis dulu. Menurut dia, Suu Kyi jauh lebih kritis saat masih berstatus sebagai tahanan rumah. Saat itu, dia rajin mengkritik junta militer. Kini setelah punya posisi di pemerintahan, Suu Kyi justru lembek.
BACA JUGA: Penghargaan Aung San Suu Kyi Terus Berguguran
Hussein menyesalkan pernyataan Suu Kyi yang berpihak pada militer saat Tim Pencari Fakta Komisi HAM PBB mengumumkan bahwa junta militer melakukan genosida. "Seharusnya, dia diam saja," tegasnya.
Suu Kyi memang sempat menyatakan bahwa apa yang terjadi di Rakhine adalah gunung es kesalahan informasi. Menurut tokoh yang pernah mendapat julukan ikon demokrasi Myanmar itu, media punya andil besar dalam kesimpulan PBB tersebut.
BACA JUGA: PBB: Enam Jenderal Myanmar Dalangi Genosida Rohingya
Tapi, Hussein justru menganggap Suu Kyi-lah yang berbohong. Sebab, banyak bukti nyata yang telah membuktikan kekejian militer Myanmar kepada warga Rohingnya.
Suu Kyi sejatinya memiliki banyak kesempatan untuk mengecam tindakan militer. Atau setidaknya minta maaf atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan terjadinya genosida Rohingya. Namun, dia memilih tak melakukannya.
Di banyak kesempatan, dia bahkan menolak menyebut nama etnis Rohingya. Negara yang dipimpinnya bahkan mengeluarkan larangan bagi penyelidik PBB untuk ke Rakhine.
Kekecewaan demi kekecewaan itu membuat Suu Kyi kehilangan banyak gelar kehormatan. Hanya ada satu yang tidak. Yaitu, Nobel Perdamaian yang didapatnya pada 1991.
Sekretaris Komite Nobel Norwegia Olav Njoelstad mengungkapkan bahwa penghargaan nobel di bidang apa pun diberikan untuk usaha dan capaian pada masa lalu. Bukan untuk apa yang dilakukan pada masa kini.
"Aung San Suu Kyi memenangkan Nobel Perdamaian atas perjuangannya meraih demokrasi dan kebebasan hingga 1991," tegasnya Rabu (29/8) seperti dilansir Reuters. Selain itu, ada aturan yang melarang pencabutan penghargaan nobel.
Di Kanada, seruan agar pemerintah mencabut status warga negara kehormatan untuk Suu Kyi kian santer. Status kehormatan itu dulu diberikan karena Suu Kyi gigih mendukung perdamaian dan demokrasi di Myanmar.
Terpisah, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Jenderal Senior Min Aung Hlaing kini punya akun medsos baru di VKontakte (VK).
Itu adalah medsos paling populer di Rusia. Aung Hlaing adalah satu di antara sekitar 20 jenderal dan institusi yang dihapus akunnya oleh Facebook. (sha/c6/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Myanmar: Militan Rohingya Ancaman Bagi Asia Tenggara
Redaktur & Reporter : Adil