jpnn.com, JAKARTA - Senator Aceh Fachrul Razi membeberkan penanganan Covid-19 di daerah belum berjalan efektif disebabkan tidak jelasnya regulasi tunggal yang mengatur terkait hal ini.
Dia mengungkapkan, adanya UU Kekarantinaan Kesehatan, Keppres Kedaruratan Covid-19, Permenkes hingga Permendagri maupun Instruksi Mendagri, namun implementasi di lapangan berjalan sendiri-sendiri.
BACA JUGA: PPKM Diperpanjang Lagi, Luhut Binsar Ungkap Titah Jokowi Terkini
"Selain itu, pelayanan publik kurang efektif pada masa pendemi Covid 19," beber Fachrul Razi di rapat kerja Komite I DPD dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung DPD, Jakarta, Senin (20/9)
Ketua Komisi I DPD itu mengungkapkan penyebab pelayanan publik kurang efektif di masa pandemi seperti koordinasi yang lemah antar-kementerian dan lembaga, kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar, koordinasi hubungan pusat dan daerah belum berjalan dengan baik, dan lemahnya penyerapan anggaran di daerah.
BACA JUGA: Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah, Pasar Menunggu Keputusan PPKM?
Senator Jambi M. Syukur menyoroti kebijakan politik pemerintah soal penerapan anggaran daerah agar tepat sasaran.
Dia berpandangan perlu adanya evaluasi setiap tahapan pemakaian anggaran di daerah agar diketahui penyerapan itu agar tepat fungsi, bukan hanya habis saja.
BACA JUGA: Imbas PPKM, Stok Darah PMI Menipis
“Saya juga menyoroti pemakaian kebijakan pemakaian aplikasi PeduliLindungi untuk mengontrol pergerakan dan screening Covid-19, karena tidak semua masyarakat mempunyai gawai," kata Syukur.
Dia berharap kebijakan ini perlu ditinjau kembali agar tidak menghalangi hak masyarakat dalam beraktifitas.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah sedang melakukan agresif testing di seluruh daerah kepada masyarakat lainnya untuk mendapatkan jumlah yang representatif kepada populasi di daerah untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Laju Covid-19 harus ditekan di bawah 5 persen dari populasi di daerah, dalam perjalanan kami melalui trial dan error mencari formula yang pas," kata Tito Karnavian.
Mendagri mengakui tidak mudah menjalankan kendali sosial.
Oleh karena itu menurutnya, pekerjaan ini harus dikerjakan tidak hanya pemerintah pusat saja, tapi kepala daerah sampai stakeholder terkait membuat peraturan di daerah masing-masing juga harus andil, sehingga upaya persuasif dan kohesif untuk penerapan protokol kesehatan.
“Saat ini pemerintah terus memparalelkan kebijakan pusat dan daerah dan mengorkestrasi kebijakan antar-kementerian untuk menangani pandemi ini di bawah arahan langsung Presiden. Ini krisis multidimensi oleh karena itu keserentakan dari pusat dan daerah menjadi penting,” papar mantan Kapolri itu.
Mendagri menegaskan, kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 bertujuan untuk keselamatan rakyat melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
“Vaksin adalah game changer untuk menanggulangi Covid-19, oleh karena itu perlu adanya terobosan yang dilakukan dalam percepatan vaksinasi. Daerah boleh melakukan terobosan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan sesuai skala prioritas karena vaksin masih terbatas,” kata Tito lagi. (mas)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi