jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah daerah di Jawa Barat dinilai belum memiliki komitmen yang baik dalam mengawasi makanan yang beredar di masyarakat. Salah satunya terlihat dari lemahnya penegakan hukum terkait kehalalan makanan.
Anggota Majelis Pembina Salman Halal Center Insitut Teknologi Bandung, Achmad Nashir Budiman mencontohkan, di Kota Bandung terdapat banyak rumah makan dan kafe yang tidak menginformasikan halal atau tidaknya produk mereka. Padahal, kata dia, berdasarkan aturan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, setiap lini usaha tersebut wajib menyantumkan halal atau tidaknya makanan mereka.
BACA JUGA: Lihatlah! Buronan Tertangkap, Tatonya Romantiiiissss
Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Pejabat pemerintah pun, lanjutnya, tidak memiliki kesadaran yang baik akan pentingnya pengawasan makanan halal ini. "Pemahaman pejabat di Jabar masih ada yang kurang. Saat berbicara tentang halal, mereka langsung mengklaim semua makanan dan produk yang ada di Jabar sudah halal. Padahal, harus ada formalitas dan audit yang dilalui untuk memastikan halal tidaknya," kata Nashir.
Selain itu, kata dia, masyarakat muslim di kita pun kurang peduli terhadap kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Muslim di Kota Bandung, tidak mengutamakan kehalalan sebagai syarat utama saat mengonsumsi makanan. "Saya miris lihat wanita dengan dengan busana muslim begitu lahapnya makan di kafe yang tidak halal," lanjut Nashir.
BACA JUGA: Mencekam..Ratusan Warga Serang Markas Polres Karo
Oleh karena itu, pelaku usaha makanan harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan sertifikasi halal. Ini penting dilakukan untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Selain itu, lanjutnya, sertifikasi halal pun akan meningkatkan daya saing produk terutama jika akan dipasarkan ke luar negeri.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sertifikasi halal pada produk lokal pun penting karena sesuai dengan keinginan pemerintah menjadikan Jabar sebagai provinsi halal. Di provinsi lain, lanjutnya, sudah terdapat sejumlah daerah yang menjadi rujukan wisata halal.
BACA JUGA: Warga dan Polisi Bentrok, 2 Orang Dilaporkan Tewas
"Namun, untuk menjadikan Jabar sebagai provinsi halal masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya, saat ini Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi belum menjadi kota wisata halal," katanya seraya meminta pemerintah lebih serius dalam menjadikan Jabar sebagai provinsi halal.
Salah satu bentuk keseriusan dengan penegakan hukum dan penyediaan fasilitas untuk sertifikasi halal. "Jadi seharusnya ada supervisor halal. Seperti pengawas auditor intern untuk mengawasi kehalalan produk. Ini kami bisa bantu," katanya seraya mendorong perguruan tinggi membuat pusat halal yang bisa menjadi penyedia sertifikasi halal.
Pembentukan pusat halal ini, kata dia, bisa mendorong kesadaran masyarakat serta menambah sumber daya manusia yang bisa melakukan sertifikasi halal. Sementara itu, Kepala Bidang Industri HIPMI Jabar Helma Agustiawan mengatakan, pihaknya bersama Salman Halal Center fokus mendorong pelaku usaha kecil menengah agar mau mensertifikatkan produknya.
Menurut Helma, pihaknya dan Salman Halal Center akan membantu UKM dalam mendapatkan sertifikat halal. "Kami akan menyeleksi UKM yang berhak mendapat sertifikasi halal gratis," katanya.
Dia mengakui, untuk mendapat sertifikat halal, memerlukan biaya yang cukup mahal. "Karena LPOM dan MUI Jabar cuma ada satu se-Jabar, jadi biayanya mahal, dan waktu tunggunya lama," katanya.
Hal ini bisa menjadi kendala dalam peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam sertifikasi halal. "Jadi seharusnya MUI Kota Bandung diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal. Apalagi, Kota Bandung terkenal sebagai kota wisata kuliner, jadi semua makannya harus ada sertifikasi halal," singkatnya. (agp/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolong, Nelayan Merana karena Gelombang Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi