JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menegaskan bahwa kementeriannya saat ini memiliki berbagai kebijakan khusus terhadap upaya pengembangan sejumlah kawasan wisata yang ada di Sumatera Barat (Sumbar).
"Sikap tersebut sudah menjadi kebijakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) sebagai respon terhadap komitmen gubernur yang bertekad mengembangkan pariwisata di Sumbar," kata Jero Wacik usai berdiskusi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di salah satu hotel jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Dikatakan Jero Wacik, khusus untuk Sumbar kendala utama pegembangan pariwisata 15 tahun belakangan ini lebih dipicu oleh konsistensi dan komitmen pemerintah daerah yang sulit untuk dipegangPadahal soal potensi pariwisata, sebut Jero, Sumbar punya banyak tempat wisata
BACA JUGA: Kembudpar Gelar Asean Jazz Festival Batam
"Yang belum ada itu komitmen dan konsisten dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata itu," tudingnya.Walaupun demikian, lanjutnya, ada suasana baru setelah terpilihnya Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar
Hal lain yang juga jadi catatan khusus bagi Kembudpar, sebut Jero, adalah kegigihan Irwan Prayitno dalam menyampaikan gagasannya
BACA JUGA: Wow, Dokter Suka Peras Pengusaha Obat !
"Belum tiga bulan jadi gubernur, beliau sudah dua kali mendatangi kantor kami untuk membicarakan hal-hal strategis di bidang pariwisata," imbuhnya.Sebelum menemui Menbudpar, Irwan Prayitno memaparkan pariwisata Sumbar di Komisi X DPR yang membidangi kebudayaan dan pariwisata
BACA JUGA: RS Pemerintah Justru Minim Gunakan Obat Generik
"Lebih dari separoh kabupaten dan kota di Sumbar itu sudah saya datangiMasya Allah, budaya dan potensi pariwisata alam serta kulinernya memang tiada duanya di duniaDan sepertinya gubernur tahu persis soal itu, makanya beliau meminta dukungan DPR," kata politisi yang akrab disapa Miing itu.
Dalam kesempatan sama, anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengingatkan Irwan Prayitno bahwa kendala terberat dalam pengembangan pariwisata justru berasal dari para birokrat di pemerintahan daerah"Ada satu sisi dari prilaku birokrat pemerintahan yang sangat-sangat merugikan masyarakat, yakni bersikap feodal dan korup serta enggan melayani masyarakat apalagi pelancong," tegasnya Nurhasan.
Kritikan yang sama juga datang dari Wakil Ketua Komisi X Asman AbnurMenurut dia, hengkangnya para pengusaha dari Sumbar juga berawal dari sikap birokrat yang sangat buruk dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik"Ini hendaknya jadi perhatian khusus gubernur karena ulah birokrat itu banyak pengusaha yang lari ke Riau, Jambi bahkan Palembang," tegasnya.
Selain itu, Asman Abnur juga meminta gubernur untuk segera melakukan koordinasi dengan Kemkumham terkait lambannya penyelesaian dokumentasi keimigrasian di Bandara Internasional Minangkabau"Masa untuk itu saja masih tersita waktu kita rata-rata satu jamAda sesuatu yang tidak benar di situ," ujarnya.
Menaggapi pernyataan anggota dewan, Irwan Prayitno berjanji akan menindaklanjuti seluruh masukan yang terlontar dalam rapat di Komisi X DPR itu"Ini memang suatu tantangan tersendiri untuk memajukan pariwisataTapi saya yakin pasti ada jalan keluarnya," kata Irwan Prayitno yang juga mantan Ketua Komisi X DPR itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhut: Bencana Wasior karena Salah Tata Ruang
Redaktur : Tim Redaksi