jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, dilantiknya Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah purnawirawan perwira tinggi Polri yang ikut pilkada di sejumlah daerah.
Berdasar penelusuran IPW, di sejumlah daerah di mana perwira tinggi Polri ikut maju di pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai arogan mengambil jatah birokrat sipil eselon I kemendagri.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Tjahjo soal Iriawan Pj Gubernur Jabar
"Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian," ungkap Neta, Selasa (19/6).
Neta menyatakan, kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian.
"Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi pemaksaan mengangkat pati polri menjadi penjabat gubernur Jabar," ungkapnya.
BACA JUGA: PPP Tolak Angket Kasus Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar
Keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. "Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai," ujar Neta.
IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik-tarik ke wilayah politik praktis oleh elite tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan Pj gubernur Jabar. Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri.
BACA JUGA: Tanda Jokowi Takut Jagonya Kalah di Pilgub Jabar
Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai Pj gubernur adalah tindakan yang melanggar UU Kepolisian. "Dan ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitenya membiarkan institusinya melanggar undang-undangnya sendiri," ungkap Neta.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Tjahjo soal Iriawan Pj Gubernur Jabar
Dia menambahkan publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Komjen Iriawan menjadi penjabat gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam pilgub 2018. Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Pj Gubernur Jabar.
Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan sudah ikut-ikutan main politik-politikan. Situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan pilkada 2018.
"Bagaimanapun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Pj Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian," pungkas Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-Gara Komjen Iriawan, Jokowi Pantas Dapat Kartu Merah
Redaktur : Tim Redaksi