Komposisi Tim Transisi Bisa Bahayakan Pemerintahan Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA- Karena komposisi tim transisi bentukan Jokowi-JK dinilai tidak mampu merepresentasikan kelompok pendukungnya, maka sebaiknya dibubarkan saja. Ini lantaran komposisi tim transisi hanya terdiri dari lima orang, yakni tiga orang dari kalangan profesional, dan dua orang lagi masing-masing dari PDIP dan Partai NasDem.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr Agus Riyanto saat menanggapi anggota tim transisi Jokowi-JK. Ia menyarankan agar Jokowi melibatkan partai pendukung di dalam tim transisi itu.

BACA JUGA: Ketum Gerindra Dikabarkan Kritis di RS Pertamina

Menurutnya, Jokowi-JK seharusnya melibatkan parpol pendukungnya yang berperan dalam proses pemenangannya dalam Pilpres 9 Juli lalu. Agus juga menilai koalisi yang dibentuk meskipun tanpa syarat, namun dalam berbagai kebijakan, Jokowi seharusnya mengajak komunikasi partai pendukungnya itu.

"Sangat disayangkan dengan komposisi saat ini, kelompok Nahdliyin yang direpresentasikan oleh PKB akan merasa kecewa. Karena selama ini PKB yang membentengi Jokowi atas berbagai isu agama yang menyerangnya. Partai Hanura dan PKPI juga pasti kecewa," ujar Agus kepada INDOPOS (Grup JPNN), Kamis (7/8) di Jakarta.

BACA JUGA: Anton Medan Ingin Sosok Mirip Ahok

Dicontohkan Agus, kemenangan Jokowi-JK di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tak bisa dilepaskan dari peran PKB yang berani "pasang badan" untuk memenangkan Jokowi. Begitu pun di daerah lain yang menjadi basis PKB.

"Selama ini PKB pasang badan, andaikan tidak ada PKB di kubu Jokowi-JK, maka akan susah meng-counter isu agama yang ditujukan ke Jokowi selama masa kampanye lalu," kata Agus.

BACA JUGA: Kandidat Kabinet Rakyat Dinilai Masih Belum Bersih

Ia pun menilai jika tak ada komunikasi antara Jokowi-JK dengan parpol pendukungnya, maka posisi Jokowi-JK akan lemah di parlemen.

"Kalau tidak diakomodir maka bisa berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-JK ke depan," tukas doktor lulusan dari UGM Jogjakarta ini.

Agus juga mengatakan kalau dilihat dari sisi kapasitas dan kredibilitas, masih banyak kader PKB, Hanura, dan PKPI yang mampu duduk di tim transisi. "Cukup banyak kader PKB, Hanura, PKPI yang mumpuni dan berpengalaman," pungkasnya.

Seperti diketahui, Tim Transisi ini dipimpin oleh Rini M Soemarno, di bawah kendalinya ada empat deputi yang masing-masing dijabat Hasto Kristiyanto dari PDIP, Akbar Faisal dari Partai NasDem, Anies Baswedan, dan Andi Widjojanto.

Pengurus DPP Partai Nasdem Despen Ompusunggu mengatakan, keberadaan Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK akan menjadi ancaman bagi solidaritas politik dan integritas moral capres terpilih Joko Widodo. Pasalnya, Rini Soemarno alias Rini M.S Soewandi bukanlah figur yang mampu merepresentasikan politik bersih yang menjadi harapan rakyat.

Penunjukan Rini Soemarno yang memimpin aktivitas Kantor Transisi menurut Despen justru menjadi beban dan melemahkan Jokowi secara moral politik, karena mantan istri Didik Soewandi ini punya beban politik masa lalu, terkait dugaan keterlibatan Rini dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah.

Rini yang Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati itu sempat diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Bahkan dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi, Rini yang pernah menjabat Presdir Astra Internasional disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN. Sehingga secara moral, adik mantan Dirut Pertamina dan Dirut Petral Ari Soemarno ini bakal menjadi beban tersendiri bagi Jokowi. (ind)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilkada Medan, Demokrat Cari Figur Pendobrak