JAKARTA - Kondisi infrastruktur jalan nasional terus disorotKali ini sorotan tajam dikeluarkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Komisi V DPR RI
BACA JUGA: Selangkah Lagi, RI Menuju Investment Grade
Mereka menilai, kondisi jalan tidak layakDalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) di Jakarta kemarin (17/1), Ketua HKTI Oesman Sapta menjelaskan, peningkatan ongkos distribusi akibat kondisi infrastruktur yang rusak tersebut, mendongkrak harga jual barang
BACA JUGA: Menkeu Pertimbangkan Ganti Dirjen Pajak
"Ujung-ujungnya muncul keresahan di masyarakat luas," terang dia.Oesman menjelaskan, pihaknya tetap menekan pemerintah supaya terus menggenjot percepatan perbaikan infrastruktur jalan
BACA JUGA: Dorong Perikanan Masuk Sumber Pangan
Meskipun di beberapa ruas jalan masih terdapat lubang-lubangTetapi, kondisi parah berada di luar Jawa"Misalnya di Indonesia bagian timurSangat mendesak sekali untuk ada perbaikan," tandasnya.Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi menjelaskan, saat ini data kondisi jalan di atas kertas dengan di lapangan cukup jomplangDia menyebut, data yang dilansir Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan kondisi jalan bagus 48 persen dari total panjang jalan mencapai 140 ribu kilometer, jalan sedang (30%), rusak (20%), dan rusak parah (2%)"Jika di lapangan, yang rusak parah cukup tinggi," kata dia.
Yoseph berharap, revisi undang-undang yang membahas tentang jalan segera rampungDiantara peran undang-undang tersebut yang cukup menonjol adalah, kementerian PU dituntut menyiapkan alokasi dana khususAlokasi dana ini bisa dikucurkan untuk menambal jalan dalam keadaan daruratPolitisi asal PDIP itu menjelaskan, dengan aturan itu kementerian PU tidak perlu menunggu proses lelang dan administrasi lainnya untuk menghadapi kerusakan jalan yang tidak terlalu parah.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menteri PU Bambang Goeritno Soekamto mengakui kondisi jalan nasional memang perlu diperbaikiDia menyebut, perbaikan jalan nasional itu sudah menjadi bagian dari rencana strategi (renstra) Kementerian PU 2010-2014"Pak menteri sudah mempertimbangkan perbaikan tersebut," kata dia.
Indikator lain jika infrastruktur jalan masih buruk adalah, posisi jaringan jalan Indonesia dari aspek distribusi barang versi World Bank duduk diperingkat 75 dari 155 negara"Ini menurunPada 2007 Indonesia di peringkat 43," terang BambangUntuk perbaikan jalan itu, digunakan dari beberapa pos anggaranDiantaranya dari pajak peningkatan harga minyak, pajak kendaraan, dan hasil tilang pelanggaran di jalan raya(wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agar Layak Huni, Luas Minimal Rumah 36 M2
Redaktur : Tim Redaksi