jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Ichsan Malik, mengingatkan pada pemerintah agar selalu mewaspadai detik demi detik perkembangan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Pasalnya hajatan besar tersebut dinilai berpotensi besar memicu konflik di sejumlah daerah.
Apalagi, pelaksanaan pilkada serentak tersebut baru kali ini dilakukan. Situasinya, kata Ichsan, jauh berbeda dengan pilkada biasa.
BACA JUGA: Penetapan Paslon Kada di Sembilan Daerah Ini Masih Bermasalah
"Kita belum pernah melakukan pilkada sebesar ini sebelumnya, yang serentak. Tahun ini merupakan pengalaman politik pertama bagi penyelenggara, peserta pilkada hingga masyarakat," ujar Ichsan saat menjadi pembicara di lokakarya yang diadakan ICRC dan Lembaga Pers Dr. Soetomo di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (4/11).
Kondisi tersebut diperparah dengan belum pulihnya sejumlah daerah dari pemilihan presiden (Pilpres) tahun lalu. Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memetakan daerah yang memiliki potensi konflik.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Konsisten Angkat Honorer K2 jadi CPNS
Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan persiapan dan antisipasi berdasarkan pemetaan itu. "Sama dengan kita menangani gambut. Tidak bisa kita mengatasi masalah di satu juta hektar dengan belajar dari menangani masalah hanya di enam hektar," kata Ichsan. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Hati-Hati Pilkada Serentak Rawan Lho, Ini Cara Mendeteksinya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terima Dubes AS, Fadli Zon Tolak Indonesia Gabung TPP
Redaktur : Tim Redaksi