jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku kecewa terhadap upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi konflik di Suriah.
Hal itu dikatakan Din usai menerima utusan rakyat Mesir, Dr Ahmed Mohammed Fahmy El Watidi, Chairman of International Affairs of Al-Ikhwan Al-Muslimun, Rabu (4/9) di Menteng, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: PPP Ancang-ancang Capreskan SDA
Untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu, Din berharap dunia Arab dan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI mengambil langkah kongkrit agar korban tidak terus berjatuhan.
"Indonesia dalam posisi yang diharapkan. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah-langkah. Tapi kita kecewa langkah yang diambil belum maksimal, kita tidak ingin pemerintah berpihak, minimal ada dialog," kata Din Syamsudin.
BACA JUGA: Sejarawan: Pemerintah Tak Mengerti Kedaulatan dan Martabat Bangsa
Sikap Muhammadiyah, katanya, sejak awal dengan tegas menolak aksi kudeta militer Mesir atas pemirintahan yang sah. Terlebih terjadi pembantaian rakyat Mesir di Suriah.
"Tindakan itu preseden buruk bagi demokrasi. Siapapun dia (Mursi), partai apapun dia, tapi kalau dijatuhkan secara paksa itu mengganggu demokrasi. Kekerasan dan pembantaian massal itu di luar etika politik," tegasnya.
BACA JUGA: KPK Dalami Kesaksian Palsu Anak Ketua Majelis Syura PKS
Ditambahkannya, utusan rakyat Mesir yang bertemu dengan ormas-ormas islam di gedung PP Muhammadiyah tidak keberatan untuk berdialog dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun mereka meminta tokoh politik yang ditawan militer segera dibebaskan.
"Mereka tdiak menolak dialog asalkan pimpinan politik yang ditawan militer dibebaskan. Kemudian mereka dilibatkan dalam proses dialog itu," kata Din yang menginginkan dunia tidak mengakui pemerintahan yang berjalan di Mesir saat ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gamawan Senang Laporannya Cepat Diproses
Redaktur : Tim Redaksi