jpnn.com - JAKARTA - Pengamat militer Hari Priantoro mengatakan, konflik oknum anggota TNI versus Polri yang terulang terjadi di Batam merupakan indikasi dari kegagalan para penyelenggara negara dalam memamahi keberadaan TNI dan Polri.
Ketika terulang konfik selalu saja yang didisorot masalah kesejahteraan dan rebutan lahan.
BACA JUGA: Pembagian Kewenangan TNI-Polri Perlu Dievaluasi
"Padahal konstitusi memerintahkan kesejahteraan prajurit TNI itu tugas dan kewajiban dari negara," kata Hari Priantoro, dalam Dialog Pilar Negara, 'Mencari Akar Masalah TNI-Polri', di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/12).
Kegagalan negara dalam memahami TNI lanjutnya, ibarat orang tua yang hanya bisa menghadirkan seorang anak tapi tidak pernah dia mendidik secara baik.
BACA JUGA: Inilah Curhatan para Honorer K2
"Negara ini membentuk TNI-Polri tapi tidak bertanggung jawab. Ibarat orang tua yang gagal mendidik anak sehingga anaknya jadi bengal," ujarnya.
Dia juga menyalahkan mekanisme kontrol yang dibentuk oleh masing-masing institusi. "Sebab, ketika terjadi konflik, penggalan jawabannya sudah ada yakni soal kesejahteraan dan rebutan lahan. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluarnya melalui pemahaman konstitusi tidak pernah dilakukan," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Honorer Ditantang Ajukan Gugatan ke PTUN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo Kantongi Rekaman Konspirasi Memenangkan Ical
Redaktur : Tim Redaksi