jpnn.com, JAKARTA - Forum Tenaga Administrasi Honorer Sekolah Negeri (FTA-HSN) Jawa Barat mencari keadilan.
Dipimpin Ketua FTA-HSN Dian Komala Dewi, belasan honorer mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar.
BACA JUGA: Honorer Satpol PP Sudah Siap Berdemo 3 Hari, 2 Lokasi Ini Jadi Target
Dalam audiensi tersebut, Dian mengungkapkan ada beberapa poin yang dibahas bersama BKD. Intinya adalah mengenai status kepegawaian tenaga administrasi sekolah honorer dan pendataan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Kami menanyakan proses pengangkatan PPPK untuk formasi tenaga kependidikan (tendik) terutama tenaga administrasi sekolah," kata Dian kepada JPNN.com, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Tenaga Honorer Masih Sangat Dibutuhkan di Daerah Ini, Gajinya akan Dinaikkan
Dia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut BKD Jabar menyampaikan dalam rekrutmen PPPK 2022 hanya difokuskan kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Untuk tenaga administrasi sekolah honorer bisa mengikuti seleksi PPPK selama ada regulasi dan tersedia formasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan instansi.
BACA JUGA: Pendaftaran Seleksi PPPK 2022 Serentak, Beruntunglah Honorer pada 2 Formasi Ini
"BKD juga menegaskan tidak ada pengangkatan PPPK tanpa tes atau seleksi," ucapnya.
Dalam proses pendataan non-ASN, ujar Dian, BKD menegaskan tidak ada keputusan dari pusat untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun PPPK.
Pendataan hanya untuk pemetaan honorer.
Dian melanjutkan seluruh pemerintah daerah sesuai instruksi dari pemerintah pusat dalam 2-3 tahun ke depan harus menyelesaikan honorer, sehingga setiap provinsi harus nol non-ASN.
Namun, dalam praktiknya Provinsi Jabar tidak bisa terlepas dalam pengangkatan honorer, bahkan jumlahnya terbanyak di seluruh Indonesia.
"Kami juga menanyakan kepada BKD soal outsourcing. Jawabannya BKD beberapa tenaga administrasi yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing (kebersihan, sopir, satpam), sehingga tidak dimasukkan dalam data," pungkas Dian. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad