jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai kebijakan sekolah lima hari dalam program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang baru saja dikeluarkan peraturan menterinya kemarin, Selasa (12/6/) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, belum memiliki konsep yang matang.
"Secara umum saya memandang pemerintah belum punya konsep delapan jam di sekolah ini. Jadi, akhirnya muncul berbagai statement yang tidak jelas," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (14/6).
BACA JUGA: Jangan Paksakan Sekolah Lima Hari karena Cari Muka ke Pusat
Menurutnya, pendidikan agama sebagai basis pendidikan karakter tentu tidak mungkin dihilangkan. Pasalnya, memastikan sisa jam belajar anak masuk ke madrasah atau sekolah agama lainnya tidak menjelaskan siapa yang diberi tugas untuk memantaunya. "Juga urusan-urusan teknis lain yang belum terpikirkan, seperti jarak ke rumah dan keamanan anak," tegasnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mencanangkan program PPK. Sekolah nantinya akan berlangsung lima hari saja. Akan tetapi, jam sekolah diperpanjang menjadi delapan jam. Di dalam program tersebut, Muhadjir secara spesifik mengusulkan, nilai agama yang ada di sekolah cukup diambil dari lembaga pendidikan agama di luar sekolah, misalnya, dari madrasah diniyah. (dna/jpg/jpnn)
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Ini Permintaan Menag ke Mendikbud
BACA JUGA: Jadi gak Sekolah Lima Hari? Begini Jawaban Muhadjir Effendy
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Lima Hari: 70 Persen Pendidikan Karakter, Sisanya...
Redaktur : Tim Redaksi