Konsorsium PPTKIS Bukan Solusi

JAKARTA—Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning pesimis dengan adanya rencana pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk membentuk suatu konsorsium Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)Menurutnya, pembentukan satu konsorsium PPTKIS tidak akan mengubah kondisi apapun.

“Meskipun PPTKIS dibentuk, tanpa didasari regulasi yang ketat, maka percuma saja

BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Tomohon Diperiksa KPK

Karena kekerasan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dapat dipastikan akan tetap terjadi,” ungkap Ribka ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Kamis (17/2).

Selain itu, lanjut Ribka,  saat ini UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI juga tengah dalam proses direvisiSehinga, tidak adanya peraturan perundangan yang melindungi TKI pelaksana rumah tangga (PLRT), maka moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Berdasarkan keputusan rapat bersama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) beberapa waktu lalu, maka moratorium harus tetap dilaksanakan,”tegasnya.

Leih lanjut Ribka menambahkan, mengenai revisi UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI tersebut tidak hanya dilakukan oleh sebatas panitia kerja (panja), akan tetapi pihaknya juga  akan mendorong pembahasan revisi khusus TKI ini hingga panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh komisi di DPR.

Ribka mngatakan,  penghentian pemesanan TKI walaupun hanya diucapkan oleh pihak swasta di Arab Saudi namun  ini sudah cukup membuat malu pemerintah Indonesia

BACA JUGA: Setujui Pembentukan Komite TKI di Arab Saudi

“Dengan melihat kondisi seperti ini, kita ini sudah  kalah langkah,” serunya

Ribka juga menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang dianggapnya sudah tidak punya harga diri karena selama ini tidak bisa tegas dan justru selalu menurut dengan perintah dari pemerintah Arab Saudi.  “Pemerintah ini mau saja didikte oleh negara Arab  Saudi tersebut

BACA JUGA: JK: Perdebatan Soal Ahmadiyah tak Akan Selesai

Hasilnya, banyak kasus TKI yang terjadi dan bahkan tidak terungkap,” tukasnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecurangan CPNS Didominasi Permainan Uang