DENPASAR - Memanasnya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Freeport terpaksa menunda rencana pemerintah untuk membahas renegosiasi kontrak karya dengan Freeport yang sudah berumur lebih dari 30 tahunPemerintah menginginkan situasi kondusif sehingga pembicaraan renegosiasi kontrak karya Freeport dapat dimulai.
"Bukan hanya Freeport yang kita tinjau ulang, namun semua kontrak karya yang sudah tidak rasional karena sudah berlaku puluhan tahun juga akan kita tinjau ulang," papar Menteri ESDM Jero Wacik di sela peninjauan persiapan KTT ASEAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11)
BACA JUGA: ICW: Sikap Menkeu Aneh
Jero menyampaikan, dia telah bertemu duta besar Amerika Serikat dan salah satu menteri ekonomi Inggris untuk membahas peninjauan kembali kontrak karya sejumlah perusahaan asal negara-negara tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Jero menilai, banyak kontrak karya yang harus dievaluasi ulang karena situasi sudah banyak yang berubah
"Penemuan baru memang layak mendapat insentif agar berkembang
BACA JUGA: DPR Tutup Pintu Pembahasan Divestasi Newmont
Tapi apakah industri yang sudah 30 tahun beroperasi, yang revenue-nya belasan juta USD per bulan, juga masih perlu mendapatkan insentif" Keadilan itu yang harus kita bicarakan lagi," terang mantan menteri pariwisata iniSedangkan terkait perundingan PKB antara manajemen Freeport dan serikat pekerja sudah mulai ada kemajuan
Meski demikian, kesepakatan belum diperoleh karena manajemen Freeport masih menawarkan gaji pokok USD 3 per jam ditambah dengan sejumlah paket insentif pendidikan, perumahan, dan pensiun
BACA JUGA: Pertamina Siap Garap Blok yang Habis Masa Kontrak
Tawaran yang diberikan, antara lain, bantuan pendidikan senilai Rp 1,7 juta untuk anak karyawan yang masuk TK hingga Rp 9 juta untuk anak karyawan yang akan kuliahSelain itu, paket pensiun yang berdasarkan gaji pokok, dan paket tunjangan perumahan yang berdasarkan golongan jabatan dan gaji pokok.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang hadir bersama Mn ESDM Jero Wacik menuturkan, perundingan perubahan PKB Freeport telah berlangsung beberapa putaran, antara lain, di Makassar dan Timika"Tawaran insentif fiskal, saving plan, dan pendidikan sudah dibuka di atas meja, dan tidak ada komplainArtinya, sekarang tinggal masalah gaji pokok yang masih harus dirundingkan," kata Muhaimin
Karena perundingan PKB bersifat bipartit, Muhaimin menyatakan pemerintah hanya bisa bertindak sebagai mediator dan fasilitatorDengan demikian, pemerintah tidak bisa menentukan kapan waktu perundingan tersebut akan berakhir"Bisa dua bulan, tiga bulan, tapi bisa juga satu-dua mingguTergantung masalah teknis, psikologis, dan kultural," paparnya.
Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan, selama masa negosiasi yang disertai pemogokan, Freeport hanya mampu memproduksi lima persen konsentrat dari kapasitas produksi normalSelain pemerintah yang dirugikan karena setoran pajak berkurang, Freeport juga kehilangan potensi pendapatan USD 8 juta per hari
"Semua dirugikan, sehingga semakin cepat tercapai kesepakatan, semakin baikKita menginginkan hasil kesepakatannya bagus bagi 8 ribuan pekerja Freeport, sekaligus baik bagi kepentingan umum," terangnya(noe/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Usul Mobil Mewah Dilarang Beli BBM Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi