Kontraktor Gas Terancam Diganti

JAKARTA – Pemerintah mengancam kontraktor gas yang terlambat membangun proyeknya, maka bakal diganti dengan kontraktor lainSebab, molornya proyek infrastruktur gas akan menyandera banyak pihak karena memiliki manfaat yang banyak.“Kalau memang mengantongi hak membangun tapi tidak mampu, ya sebaiknya kita cari siapa yang mampu melaksanakan lebih cepat,” kata Wakil Presiden Boediono

BACA JUGA: MIRA Negosiasi Utang Heronswood

Menurut dia, penggunaan gas tergantung dari ketersediaan infrastukturIndonesia selama ini dikenal memiliki sumber gas yang banyak, tapi sayang potensi itu terkendala sarana infrastruktur penunjang belum banyak di bangun.

“Gas bisa sampai ke konsumen memerlukan infrastruktur seperti pipa, receiving terminal LNG

BACA JUGA: Otomotif Penyumbang Terbesar

Padahal, gas bisa digunakan untuk saranan transportasi, industri, dan rumah tanggaMudah-mudahan kita hilangkan kendala yang menghambat untuk menghubungkan sumber produksi dengan tempat-tempat konsumsi,” katanya

BACA JUGA: RAL Segera Terbang dengan Boeing 737-500

Boediono mengaku, pemerintah saat ini tengah mereview terkait siapa yang akan melaksanakan proyek tersebutTermasuk, siapa saja yang mengantongi hak bangunan namun belum juga membangunSaat ini sudah ada satu dua tiga BUMN atau swasta yang tidak bisa melaksanakan kontraknya

Selain menyinggung masalah proyek infrastruktur, Boediono juga meminta para pelaku industri memahami harga keekonomian gasJika harga gas dalam negeri tak terlalu jauh dari harga keekonomian, investasi dan suplai gas akan lebih lancar.

Dia menjelaskan, harga di dalam negeri bisa lebih murah dibanding di luar negeri, namun harga itu tidak harus semurah-murahnyaHal itu juga menyebabkan investasi asing tak tertarik jika harga di dalam negeri sangat murahMenurutnya, harga keekonomian domestik harus tetap berpihak kepada masyarakat dalam negeri, namun bukan dengan harga yang sama sekali tidak mengacu harga keekonomian

Hal itu akan membuat pemerintah memaksakan subsidi terselubung yang akhirnya rakyat yang terbebani“Saya kira kita semua tak menginginkan subsidi tidak bisa kita hitung, tidak transparan, banyak manfaat yang hilang,” katanya(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jawa Pos Catat Sejarah Asian Newspaper Focus