JAKARTA - Koordinator Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan tim investigasi sendiri untuk mencari fakta yang terjadi dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di MesujiTim dari KontraS itu untuk menindaklanjuti laporan warga yang mengadukan dugaan pembantaian warga dalam sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit.
‘’Kita coba turun ke lapangan meskipun butuh dua hari untuk sampai ke sana,’’ ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada JPNN, Selasa (20/12).
Disebutkannya pula, sebenarnya tim dari Kontras telah turun ke lapangan sejak beberapa bulan lalu
BACA JUGA: 2012, Kasus-Kasus Korupsi Bakal Makin Panas
Langkah tersebut guna menindaklanjuti laporan peristiwa pembantaian di Sungai Sodong, Mesuji, Sumsel, April lalu‘’Kita coba ke sana tapi ngga sukses, susah aksesnya, kesusahan itu bukan faktor alam saja tapi faktor politik lokal juga
BACA JUGA: Yusril Tuding TGPF Timbulkan Ketidakjelasan
Ada faktor keamanan juga,’’ tambah HarisBACA JUGA: KPK Fokus Periksa Saksi, Nunun Bisa Istirahat
Haris juga menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji yang diketuai Wamenkumham Denny Indrayana, sebagia sebuah hal yang hanya menghabiskan anggaran sajaSebab seharusnya jika memang menilai ada pelanggaran HAM, tim yang harus ditunjuk adalah Komnas HAM"Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada Komnas HAM,’’ ujarnya.
Disebutkannya, Komnas HAM telah lima kali turun ke lokasi bentrokan itu dan menghasilkan sejumlah rekomendasiNamun hasil temuan itu Komnas HAM justru tak digubris pemerintahSebaliknya, pemerintah malah membentuk tim baru.
‘’Komnas HAM itu pernah turun ke lapangan itu lima kali utuk kasus Mesuji iniArtinya Komnas HAM punya rekomendasiMestinya (pemerintah) tanya ke Komnas HAM rekomendasinya apa,’’ pungkasnya.(zul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Kawasan Tanpa Rokok Tidak Jelas
Redaktur : Tim Redaksi