JAKARTA - Setahun setelah DPR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mempertanyakan efektifitas dan respon pemerintah terhadap rekomendasi tersebutKontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) melaksanakan rekomendasi DPR.
"Satu tahun sudah DPR mengeluarkan rekomendasi, dan selama itu pula pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi tersebut
BACA JUGA: Bela Bibit-Chandra, Endriartono Bikin Curiga
Karena itu, kami mendesak Presiden SBY untuk segera melaksanakan rekomendasi tahun 2009 dari Pansus DPR tentang orang hilang," ujar Chrisbiantoro dari KontraS, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (28/9).Disebutkannya, dalam rekomendasi itu secara jelas DPR meminta Presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc
BACA JUGA: Peredaran Kosmetik Palsu Kian Mengkhawatirkan
"DPR telah meminta pemerintah untuk mengeluarkan rinciannya," ujar Chrisbiantoro.Selain itu, dalam rekomendasi DPR juga tertulis permintaan agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang
BACA JUGA: Pemda Diminta Tak Percaya Calo Anggaran
"Namun hingga hari ini belum ada satupun langkah konkret dari pemerintah maupun Presiden SBY untuk menjalankan rekomendasi tersebut," ucapnya.
Dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR seperti M Nasir Jamil (F-PKS), Ahmad Yani (F-PPP) dan Gayus Lumbuun (F-PDIP) itu, KontraS juga menghadirkan sejumlah keluarga korban penghilangan secara paksa.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramuka Harus Bersih Dari Pengaruh Parpol
Redaktur : Tim Redaksi