Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Masih Lemah

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai lemah dalam mengkoordinasikan kementrian-kementrian yang ada dalam pelaksanaan pembangunan infrastrukturAkibatnya, terjadi ketidakefektifan dan pemborosan keuangan negara.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Ir H Mulyadi

BACA JUGA: Harus Kompak Tentukan Lokasi PLTU

"Salah satu kekurangan kita adalah soal koordinasi, akibatnya terjadi tumpang-tindih hingga terjadinya pemborosan anggaran negara dan rendahnya manfaat yang diperoleh masyarakat," kata Mulyadi, dalam rapar gabungan Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (26/1).

Politisi dari Fraksi Demokrat itu mengusulkan, guna meminimalisir kurangannya koordinasi tersebut maka ke depan, Komisi V DPR akan lebih sering menggelar rapat gabungan dengan seluruh mitra kerja Komisi V untuk menyamakan persepsi terhadap program-program dengan berbagai sumber dana yang berbeda dan mengetahui lebih jauh kebijakan mekanisme anggaran supaya lebih efektif dan efisien di tahun 2010.

Komisi V, kata Mulyadi, selalu mendorong percepatan infrastruktur sesuai dengan hasil rekomendasi National SummitUntuk itu, rapat koordinasi ini sangat penting agar semua stakeholder dapat berperan

BACA JUGA: Exxon Tetap Incar Gas Natuna

Ketua Komisi V Taufik Kurniawan menjelaskan, rapat gabungan bertujuan untuk melihat konsisten-tidaknya National Summit yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap keterkaitan program yang ada dimasing-masing departemen khususnya bidang infrastruktur"National Summit yang disampaikan Presiden tahun lalu menghasilkan 30 rekomendasi dimana salah satu rekomendasi yang terpenting adalah masalah infrastruktur," kata Taufik Kurniawan, dari Fraksi PAN.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menjelaskan, tahun 2010 kementeriannya mendapat alokasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp34,796 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni Rp27,251 triliun dan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp7,544 triliun yang dilaksanakan melalui kegiatan swakelola dan kontraktual.

"Kegiatan swakelola sebanyak 6.877 kegiatan dan kontraktual sebanyak 32.085 paket kegiatan

BACA JUGA: Pemerintah Dituding Kurang Terbuka Soal CAFTA

Paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan sebanyak 38.962 kegiatan tersebut tersebar di 1.059 satuan kerja (satker)," jelas Joko Kirmanto.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rubah Target Penerimaan Pajak