Pemerintah Dituding Kurang Terbuka Soal CAFTA

Rabu, 27 Januari 2010 – 17:08 WIB
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR terus mempersoalkan ratifikasi kesepakatan China-Asean Free Trade Area (CAFTA)Bahkan para politisi Golkar di DPR menuding ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap kukuh pemerintah untuk tetap melaksanakan CAFTA sekalipun masih banyak sektor yang belum siap.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1) menyatakan bahwa terdapat 15 sektor indutri yang perlu mendapat perhatian jika pemerintah memang bersikeras melaksanakan CAFTA

BACA JUGA: Rubah Target Penerimaan Pajak

15 sektor industri itu antara lain tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan hasil pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronika, kabel dan peralatan listrik, industri permesinan, besi dan baja, industri komponen manufaktur dan otomotif, kosmetik dan jamu, mebel dan furnitur, ban, serta jasa konstruksi


"Perlu renegosiasi atas sektor-sektor itu

BACA JUGA: Produksi Garam Nasional Anjlok

Karena memang masih belum siap
Hari ini saja saya mendengar ada dua pabrik sintetik fiber tutup

BACA JUGA: Pemerintah Biarkan Perdagangan Beras Oplosan

Apa pemerintah masih tetap mamu memaksakan?" ujar Airlanngga yang dalam kesempatan itu didampingi anggota Komisi I DPR Agus Gumiwang dan Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Karenanya jika melihat sikap ngotot pemerintah dalam penerapan CAFTA per 1 Januari lalu, Airlangga menuding pemerintah tidak bersikap transparanPasalnya, persoalan CAFTA baru disodorkan pada penghujung 2009Sementara sejak 2004, persiapan infrastruktur untuk CAFTA agar produk Indonesia memiliki daya saing yang memadai tidak dilakukan dengan baik

"Ini memang tidak dilakukan secara transparanKita juga heran, mengapa CAFTA didahulukan dibandingkan dengan kerja sama dengan Australia," tudingnya.

Menurutnya, perdagangan bebas adalah hasil dari Wahington ConsensusTiga elemen pokok Konsensus tersebut adalah perdanganan bebas, sistem nilai tukar bebas, serta lepasnya campur tangan pemerintah terhadap pasar"Masalahnya China itu tidak sepenuhnya menerapkan ituKita juga harus melindungi kepentingan nasionalKita lakukan apa yang dilakukan ChinaIstilahnya Beijing consensus," cetusnya

Sementara Firman Subagyo menilai, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sepertinya tidak berkoordinasi dengan kementrian lain yang terkait CAFTA"Menteri Pertanian Suswono dalam rapat kerja dengan DPR kemarin mengaku tidak banyak dilibatkan dalam pembahasaan CAFTAPadahal produk China yang akan membanjiri Indonesia itu adalah hasil-hasil pertanian jugaSaya tidak tahu bagaimana nanti hasil pertanian kita karena akan kalah bersaing dengan produk ChinaKita memang tidak siap di sektor ini," tegas Firman.

Lebih lanjut dikatakannya, sebelum CAFTA diberlakukan saja produk China sudah membanjiri pasar Indonesia"Saya khawatir virus-virus pun akan masu dan merusak hasil pertanian kita.  Karena itu, Badan Karangtina yang sampai saat ini masih tidur harus diberdayakan," cetusnya.

Agus Gumiwang yang duduk di Komisi Luar Negeri DPR juga mengungkapkan tentang tidak adanya koordinasi Kementrian perdagangan dengan Kementrian Luar NegeriMenurutnya, sosialisasi pelaksanaan CAFTA memang sangat kurang

"Menteri Luar Negeri kepada Komisi I DPR juga mengaku tidak banyak dilibatkan dalam perjanjian iniApalagi dengan Komisi I DPR sendiriIni preseden buruk dalam melakukan perjanjian kerja sama dengan negara lain yang dilakukan oleh pemerintah," tegas Agus Gumiwang

Namun Golkar menilai tidak dilibatkannya Kementrian lain merupakan celah untuk bisa mengajukan negosiasi ulang"Alasannya karena tidak semua stakeholder dilibatkan dalam pembahasan, sementara CAFTA adalah persoalan yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak," ulasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarat Importir Minuman Alkohol Diperketat


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler