jpnn.com, JAKARTA - Para penggugat sekaligus korban banjir besar di DKI Jakarta bulan Februari 2021 menagih komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk melaksanakan penurapan Kali Mampang sesuai putusan PTUN 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.
Advokat LBH PSI Francine Widjojo mengatakan pasca-dicabutnya banding pada 22 Maret 2022, belum terlihat dilakukannya penurapan Kali Mampang. Hal ini berdasarkan peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada 12 April 2022.
BACA JUGA: Anies Baswedan Cabut Banding Soal Banjir Kali Mampang, PDIP: Sesekali Kita Apresiasi
“Terlihat 2 alat berat parkir di Kali Mampang. Ada hasil kerukan menumpuk di Kali Mampang dekat jembatan besar. Kami masih menunggu komitmen Pak Anies menuntaskan penurapan Kali Mampang sesuai putusan PTUN,” ujar Francine Widjojo, Advokat LBH PSI yang juga anggota Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, dalam siaran persnya pada Sabtu (16/4/2022).
Sebelumnya, LBH PSI menggelar acara buka puasa bersama sekaligus syukuran kemenangannya di PTUN tentang penanganan banjir DKI Jakarta.
BACA JUGA: Polemik Kali Mampang, Pemprov DKI Beberkan Daftar Panjang Upaya Atasi Banjir
Bertempat di Basecamp DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), acara syukuran tersebut dihadiri Ketua Umum Giring Ganesha dan Sekretaris Jenderal Dea Tunggaesti.
Hadir pula pengurus DPP LBH PSI seperti Rian Ernest dan Pandu Satyahadi Putra serta para anggota LBH PSI yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir sebagai kuasa hukum para penggugat yang memenangkan perkara melawan Gubernur Anies Baswedan di PTUN.
BACA JUGA: Didesak Bangun Turap Kali Mampang, Ariza Patria Bereaksi Begini
Selain itu, hadir juga Mongol, komedian yang kini menjadi pengurus PSI yang kebetulan terdampak banjir Kali Mampang.
Para penggugat berharap Kali Mampang segera tuntas dibenahi pengendalian banjirnya mengingat proses panjang yang telah mereka lalui. Mulai dari permintaan pengendalian banjir melalui Musrenbang selama 3 tahun berturut-turut sejak 2019.
Kemudian proses hukum dengan mengajukan keberatan langsung ke Anies tanggal 5 Maret 2021 hingga gugatan PTUN tanggal 24 Agustus 2021 yang berkekuatan hukum tetap pada 22 Maret 2022.
Sugeng Teguh Santoso mewakili Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir mengatakan sejak awal PSI berkomitmen penuh mendampingi ketujuh penggugat dan disepakati membentuk Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir.
“PSI berharap warga tidak perlu lagi menempuh proses hukum setahun lebih hanya untuk menagih kerja nyata Pak Anies untuk mengendalikan banjir di DKI Jakarta,” kata Sugeng.
Direktur LBH PSI Rian Ernest berharap semoga kemenangan di PTUN ini menjadi awal yang baik untuk terus berkarya membela kepentingan rakyat, baik di forum pengadilan maupun advokasi kebijakan luar pengadilan.
“Ada banyak permasalahan hukum di Republik ini. LBH PSI dengan jaringan LBH yang tersebar di berbagai daerah siap berkarya untuk masyarakat. Masyarakat bisa mengadu ke lbh.psi.id,” kata Rian Ernest.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari