Korupsi APBN Berawal dari Banggar DPR

JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Ucok Sky Khadafi menegaskan pengusutan perkara dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya dimulai Badan Anggaran (Banggar) DPR yang melakukan pembahasan awal anggaranMenurutnya, berbagai perkara dugaan korupsi yang selama ini nampak sistematis bisa terbongkar dari hulu hingga hilir jika KPK mengintesifkan perhatiannya kepada Banggar

BACA JUGA: Kemenkes Tegur Dokter jadi Model Iklan

“Kalau KPK mau menyisir sistematika korupsi di Indonesia, mulai saja mengintesifkan perhatian terhadap Banggar DPR karena dari situlah seluruh rencana dan eksekusi anggaran bermula," ujar Ucok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/5).

Selama ini, lanjutnya, KPK terlalu fokus terhadap penanganan dugaan korupsi di hilir hingga tidak berdampak terhadap jenjang mekanisme anggaran yang ada di hulu"Walau belum pernah terbukti secara hukum, tapi sudah menjadi rahasia umum berbagai kebocoran anggaran negara mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota dimulai dari Banggar DPR

BACA JUGA: Ke China, Megawati Bakal Pidato soal Budaya

Kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa dijadikan pintu masuk untuk memindai semua proses yang berlangsung dalam membagi anggaran," ungkapnya.

Menurut Ucok, Banggar DPR adalah salah satu alat kelengkapan yang selama ini tidak pernah transparan“Dalam rapat-rapatnya, pimpinan dan anggota Banggar tertutup hingga masyarakat tidak bisa mendapatkan akses untuk mengikuti proses yang terjadi,” imbuhnya.

Argumentasi yang dipakai oleh Banggar, kata Ucok, karena APBN adalah rahasia negara

BACA JUGA: Usulan CPNS 2011 Mencapai 665.518

Alasan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di negara demokrasi lainnya karena masyarakat dengan sangat mudahnya bisa mengakses informasi anggaran negara dengan logika anggaran tersebut sesungguhnya berasal dari warga negara.

"Karena proses pembahasan anggaran tertutup, maka para anggota Banggar memiliki rekanan bahkan perusahaan sendiri untuk melaksanakan keputusan yang mereka loloskanHal ini tentu saja tidak lagi bisa dibiarkan dan perlu ada tindakan," tegas Ucok.

Terakhir, Ucok juga menemukan indikasi seringnya terjadi pemindahan suatu anggaranSeperti anggaran dari Sumatera Barat ke provinsi lain di luar Pulau Sumatera yang prosesnya juga terjadi di Banggar DPR"Kenapa dana tersebut bisa dipindahkan? Diduga terkait langsung dengan besar-kecilnya fee yang dikeluarkan oleh Pemda," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulan Kebutuhan CPNS Daerah Bengkak, Pusat Selektif