Korupsi Wisma Atlet, Hulunya di Banggar

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games yang kini
tengah dalam pengusutan KPK, menurut sejumlah kalangan harus ditelusuri hingga ke huluBeberapa nama seperti Sekretaris Menteri
Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, serta dua rekanannya, Mindo Rosalina Manullang, dan Muhammad El Idris, dinilai baru lingkaran pelaku di lapangan saja

BACA JUGA: IPB Ajukan PK Tolak Umumkan Merek Susu

Untuk mengetahui pohon korupsi yang sebenarnya, KPK
harus mengurai kasus dimulai dari Badan Anggaran (Banggar)

“Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar

BACA JUGA: Inpres Baru Pemberantasan Korupsi Diragukan

Kalau pengusutan korupsi wisma atlet itu tidak mau sepotong-potong, saya kira
pengusutan di Banggar harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/5)

Menurutnya, secara graduasi, apapun bentuk perkara korupsi yang menyangkut APBN, adalah wajar dan bahkan menjadi keharusan dimulai pengusutannya dari dimana anggaran itu mulai dibahas

BACA JUGA: Waisak Momen Intropeksi Diri

Tahapan ini penting kalau mau perkara-perkara korupsi yang selama ini nampak sistematis bisa dibongkar tuntas dari mulai hilir sampai hulu

Terkait hal ini, Khadafi juga menyoroti sikap Partai Demokrat yang sempat menyatakan keseriusannya untuk memberantas korupsi dimulai dari internal partainya menyusul kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea
GamesMenurutnya, kalau memang partai penguasa ini benar-benar serius, seharusnya langsung melakukan penyelidikan internal dimulai dari anggota-anggotanya yang duduk di Badan Anggaran  terlebih dahulu

“Kalau memang Partai Demokrat serius, harus diusut korupsi itu mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran,” terangnya.  Sebagai informasi, Badan Anggaran adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses sampai pengambilan keputusan terbilang lemah dari sisi transparansi.

Berdasarkan pengalaman Khadafi, sudah menjadi kebiasaan mayoritas anggota Banggar selalu tertutup saat dimintai konfirmasi seputar proses pembahasan dan pengambilan keputusan tentang anggaran.  “Masyarakat sepengetahuan saya cukup sulit untuk mendapatkan akses mengikuti prosesnya maupun mendapatkan hasil keputusan mengenai anggaran di DPR,” tutupnya(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Salah Tembak Minta Densus Biayai Anak