Koruptor Milenial

jpnn.com - Prestasi dan korupsi tidak mengenal usia. Ada anak muda berusia 23 tahun bernama Sultan Gustaf Al Ghozali punya aset kripto bernilai triliunan rupiah karena punya koleksi foto-foto selfie berkualitas nonfungible token (NFT) yang lagi tren di jagat digital.

Namun, ada juga anak muda 23 tahun bernama Nur Afifah Balqis yang dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi.

BACA JUGA: KPK Dalami Peruntukan Isi Rekening Bendum Demokrat Nur Afifah Balqis

Anak-anak muda milenial zaman now biasanya identik dengan gaya hidup slow, tetapi kreatif. Maka muncullah anak-anak muda seperti Sultan Ghozali. Namun, stereotip mengenai anak muda zaman now itu buyar ketika muncul kasus yang menjerat Nur Afifah Balqis.

Dia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (12/1). Dalam operasi di sebuah mal di Jakarta itu KPK menyita sekoper uang kontan senilai Rp 1 miliar.

BACA JUGA: Inilah Hukuman untuk Heru Hidayat Sang Koruptor Rp 22,7 T

Setiap kali terjadi kasus korupsi, tersangka yang muncul ialah orang-orang berusia setengah baya kira-kira 50 tahun ke atas, berbaju safari atau batik lengan panjang, muka kelimis dan perut maju.

Namun, beberapa waktu belangan ini muncul image yang beda. KPK menangkap beberapa orang tersangka korupsi yang rata-rata umurnya masih muda, dan bahkan masih tergolong sebagai milenial.

BACA JUGA: Sultan Ghozali

Anak-anak muda usia likuran tahun--yang biasanya masih suka jalan-jalan di mal dan menongkrong di kafe atau warkop--ternyata ada yang terlibat dalam permainan proyek anggaran, dan kemudian ditangkap oleh KPK.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud baru berusia 35 tahun, masih termasuk milenial. Dia dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan pernah menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Balikpapan. Ia aktif di berbagai organisasi sebelum masuk ke dunia politik.

Nur Afifah Balqis yang dicokok bersama Abdul Gafur adalah bendahara Partai Demokrat Balikpapan. Dalam usia yang bisa disebut masih bau kencur, dia sudah punya jabatan yang mentereng di parpol besar di kota besar sekelas Balikpapan.

Tentu dia bukan anak sembarangan. Partai Demokrat adalah partai besar yang selalu menjadi pengusung kepala daerah pemenang di Balikpapan. Wali Kota Rahmad Mas’ud yang sekarang berkuasa di Balikpapan memenangi Pilkada 2019 atas dukungan Partai Demokrat.

Wali Kota sebelumnya, Rizal Effendi berhasil menjadi wali kota dua periode atas dukungan Partai Demokrat.

Bendahara partai adalah mesin uang yang harus pintar mencari uang dari berbagai sumber. Bendahara partai sekaligus menjadi ATM partai yang harus membiayai semua aktivitas partai. Bendahara partai harus kreatif mencari sumber-sumber uang untuk partai. Karena itu harus ada sumber-sumber lain untuk menutupi kebutuhan partai.

Iuran dari anggota partai terlalu kecil untuk diandalkan. Kontribusi dari kader partai yang menjadi anggota dewan bisa menjadi sumber anggaran yang lumayan untuk membiayai operasional rutin partai. Namun, sumber itu jauh dari mencukupi kebutuhan partai.

Bendahara harus kreatif mencari sumber-sumber tambahan itu. Saking kreatifnya sampai sering terlibat dalam kegiatan cari uang dengan cara ngeri-ngeri sedap.

Salah satu yang sering terjadi adalah mengutip setoran dari proyek APBD. Kongkalikong dengan pengusaha yang mendapat proyek dari anggaran pemerintah menjadi salah satu sumber yang potensial.

Dalam setiap susunan kepengurusan partai tiga posisi utama disebut sebagai KSB, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tiga posisi ini adalah kunci organisasi yang paling strategis.

Setiap kali susunan kepengurusan parpol diumumkan, setiap kali pula publik akan melihat siapa yang menjadi sekretaris dan bendahara.

Posisi bendahara selalu diisi oleh orang-orang kepercayaan ketua. Bendahara bukan cuma pintar cari uang, tetapi juga pintar mengamankan partai dan sang ketua. Aman dalam arti, kalau ada praktik-praktik penerimaan uang yang abu-abu, sang ketua akan tetap aman dan bersih.

Bendahara partai bukan hanya menjaga ketua tetap bersih, tetapi juga memastikan uang yang dikelolanya juga bersih, bila perlu uang itu harus dicuci melalui money laundering.

Praktik itu menjadi seragam dari pusat sampai ke daerah-daerah. Karena itu para bendahara parpol ini sering menjadi sasaran tangkapan KPK, karena praktik-praktik pengelolaan uang yang sering vivere-vivere coloso, menyerempet bahaya.

Salah satu kasus korupsi fenomenal yang melibatkan bendahara partai adalah kasus M. Nazaruddin yang menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Pada 2010 Nazaruddin ditangkap KPK setelah buron berbulan-bulan dan kemudian ditangkap di Cartagenna, Kolombia.

Penangkapan Nazaruddin kemudian mengungkap rangkaian korupsi yang melibatkan anak-anak muda politisi Partai Demokrat, yang ketika itu menjadi the ruling party, partai penguasa.

Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat adalah politisi muda yang menjadi rising star politik Indonesia saat itu. Anas ditangkap KPK karena korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang.

Nazaruddin sebagai bendahara partai bertindak sebagai operator untuk mencarikan uang untuk sang ketua umum.

Ada juga Angelina Sondakh, selebritas yang menjadi politis Partai Demokrat yang juga ditangkap KPK karena korupsi. Kemudian Andi Mallarangeng juga ditangkap karena korupsi. Mereka semua politisi muda yang cerlang yang seharusnya punya masa depan yang panjang dan cerah.

Namun, korupsi menghancurkan karier dan masa depan anak-anak muda itu. Partai Demokrat harus menanggung malu karena baru saja membuat iklan promosi anti-korupsi besar-besaran.

Dalam iklan promosi itu, Anas, Angelina, dan kawan-kawan menjadi bintang iklan dengan mengutip narasi ‘’Katakan Tidak pada Korupsi’’ sambil menolakkan tangan.

Tidak berapa lama kemudian Anas dan kawan-kawan ditangkap. Publik mengolok-ngolok iklan Partai Demokrat itu. Jargon ‘’Katakan Tidak pada Korupsi’’ dipelesetkan menjadi ‘’Katakan Tidak pada Korupsi Kalau Sedikit’’.

Anak-anak muda milenial yang seharusnya menjadi tumpuan harapan ternyata mudah terkontaminasi lingkungan yang sudah keruh oleh korupsi. Presiden Joko Widodo yang mencoba menarik perhatian konstituen milenial mengangkat anak-anak muda sebagai staf khusus presiden pada 2019.

Staf khusus milenial itu tidak banyak menjadi sorotan media kecuali ketika kali pertama diumumkan. Pengangkatan anak-anak muda ini terlihat lebih sebagai pencitraan dan marketing politik ketimbang kebutuhan pemerintahan yang riel.

Staf khusus milenial menjadi sorotan publik ketika dipaksa mundur dari posisinya karena dianggap mempunyai konflik kepentingan. Pada April 2020 dalam sepekan, dua staf khusus milenial mengumumkan pamit dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keduanya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra. Mereka telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo, yang beberapa hari kemudian disetujui.

Dua anak muda itu disorot publik karena dianggap memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya. Mereka dituduh melakukan abuse of power dan punya conflict of interest. Dua hal itu menjadi salah satu sumber korupsi yang potensial.

Fenomena anak-anak muda yang berani main-main anggaran, dan coba-coba memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, bisa menjadi indikator adanya regenerasi koruptor di Indonesia. Dibanding cara bermain senior-seniornya, anak-anak junior itu memang kalah canggih.

Namun, dengan usianya yang masih sangat muda, anak-anak itu bisa menjadi calon-calon koruptor ulung.

Pelaporan dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke KPK atas tuduhan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) harus secepatnya diproses oleh KPK. Publik ingin tahu apakah telah terjadi korupsi sebagaimana dilaporkan oleh Ubedilah Badrun.

Kalau memang dua anak presiden itu tidak terlibat dalam praktik haram, publik boleh lega.

Namun, kalau ternyata dua anak muda itu terlibat dalam praktik korupsi, setidaknya KPK sudah melakukan pencegahan dini supaya tidak terjadi regenarasi koruptor. (*)

Video Terpopuler Hari ini: