jpnn.com, BEKASI - Kota Bekasi yang secara geografis berbatasan dengan DKI Jakarta, ternyata mengalami kekurangan pegawai di bidang kesehatan. Kekurangan tenaga medis mencapai sekitar 900 orang.
Akibatnya, pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terbengkalai. ”Sampai sekarang jumlah tenaga kesehatan belum ideal,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Honorer di RS Jiwa Tagih Gaji Enam Bulan
Dia menambahkan, saat ini jumlah pekerja bidang kesehatan di kota yang dipimpin Wali Kota Rahmat Effendi itu baru mencapai 1.100 orang. Jumlah itu terbagi 17 profesi mulai dari dokter, perawat, bidan sampai apoteker.
Ribuan pegawai kesehatan itu ditempatkan di 39 puskesmas yang ada di 12 kecamatan di kota tersebut.
BACA JUGA: Andik Punya Mimpi Jelajahi Australia
”Memang idealnya (tenaga kesehatan, Red) di kota ini mencapai 2000-an pegawai. Jumlah itu berbagai profesi bidang kesehatan sesuai kebutuhannya,” paparnya.
Dia memaparkan, saat ini pegawai kesehatan yang berdinas di bidang rawat inap di setiap puskesmas yang melayani rawat inap hanya 15-17 orang. Sementara untuk petugas yang melayani rawat jalan hanya 30-an orang.
BACA JUGA: Gubernur Marah, Puluhan Pegawai Dibiarkan di Luar Pagar
Padahal, sesuai anjuran Kementerian Kesehatan untuk petugas yang melayani di bidang rawat jalan minimal 21 orang, dan petugas rawat inap mencapai 40 orang.
”Saat ini, hanya ada 5 puskesmas rawat inap di Kota Bekasi dari 39 puskesmas yang ada. Jadi memang masih kurang,” ucapnya juga.
Guna meminimalisir kekurangan itu, Kusnanto mengaku, pihaknya telah bekerjasama dengan lembaga pendidikan kesehatan yang ada di Kota Bekasi maupun di luar daerah.
Salah satunya, dengan cara menjalankan program magang kepada alumni pendidikan kesehatan yang baru lulus.
”Karena kami belum bisa menerima pegawai, meski non PNS. Tapi pegawai bidang kesehatan sangat dibutuhkan,” paparnya.
Saat ini, ucap Kusnanti juga, saat ini ada sekitar 160 alumni pendidikan kesehatan yang menjalani magang di sejumlah Puskemas di Kota Bekasi.
Saat ini, para alumni pendidikan kesehatan yang hendak magang itu tengah menunggu registrasi dan surat izin praktek.
”Sambil menunggu surat izin praktek mereka diperdayakan di Puskesmas. Mereka sudah bekerja dari empat bulan lalu,” paparnya.
Meski kekurangan pegawai, Kusnanto mengatakan Puskesmas di Kota Bekasi wajib maksimal melakukan pelayanan kesehatan kepada warga.
Berdasarkan catatan dinasnya, rasio orang sakit setiap tahun sekitar 25 persen dari seluruh penduduk Kota Bekasi yang mencapai 2,7 juta jiwa.
”Warga sebelum ke fasilitas kesehatan 1 atau rumah sakit, mereka harus ke puskesmas dulu. Kalau kondisi kesehatannya tidak bisa ditangani Puskesmas baru dirujuk ke rumah sakit,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Penilaian Kerja Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan, hingga di penghujung 2017 belum ada penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil.
”Kalau usulan memang sudah ada, tapi penerimaan belum," kata dia. Teknisnya, ucapnya juga, perangkat daerah mengusulkan pegawai sesuai dengan kebutuhan, lalu pejabat pembina kepegawaian atau wali kota melihat anggaran yang ada.
Jika penerimaan pegawai baru disetujui, maka proses administrasi baru dilakukan lembaganya.
”Kebutuhan pegawai tergantung dari PPK dinas terkait. Nanti dirinci bidang mana saja yang perlu pegawai, setelah diajukan dan disetujui baru dibuka penerimaan pegawai,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Memotret Kompetensi Pegawai
Redaktur & Reporter : Soetomo