jpnn.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 213 pengaduan dari para siswa selama tiga pekan berlangsungnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa pandemi virus corona di berbagai wilayah.
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pengaduan dari para siswa di berbagai daerah terkait dengan beratnya penugasan sekolah yang mereka harus kerjakan di rumah.
BACA JUGA: KPAI Puji Respons Cepat Kemendikbud Mengatasi Keluhan Siswa
"KPAI sudah menerima pengaduan terkait PJJ sebanyak 213 kasus. Pengaduan didominasi oleh para siswa sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi serta kuota internet," kata Retno di Jakarta, Senin (13/4).
Berdasarkan analisis KPAI, ratusan pengaduan itu secara garis besar meliputi penugasan yang superberat dan waktu pengerjaan yang pendek. Hampir 70 persen pengadu menyampaikan masalah ini.
BACA JUGA: Lagi, Bu Retno KPAI Memberi Saran untuk Bapak Ibu Guru
Siswa SMA/SMK banyak yang ditugaskan menulis esai hampir di semua bidang studi.
"Ada siswa SMP yang pada hari kedua PJJ sudah mengerjakan 250 soal dari gurunya. Ada siswa SD di Bekasi yang diminta mengarang lagu tentang corona. Dinyanyikan disertai musik dan dan harus di videokan," ungkap Retno.
BACA JUGA: KPAI: Alihkan Biaya UN 2020 untuk Penanganan Covid-19 di Sekolah
Berikutnya, banyak tugas merangkum bab dan menyalin soal di buku.
Menurut Retno, pekerjaan ini paling tidak disukai oleh peserta didik. Namun masih ada saja guru di jenjang SMP dan SMA selalu menugaskan siswa merangkum bab baru setiap jam pelajarannya tiba.
Ada siswa SD yang mendapat tugas menyalin 83 halaman buku cetak sebagai bentuk penugasan dari gurunya. Contohnya, pelajar kelas 4 SD ditugaskan menuliskan bacaan salat, mulai dari bahas Indonesianya, Bahasa latinnya dan Bahasa arabnya.
"Padahal semuanya ada di buku cetak. Banyak siswa yang mengaku dapat tugas menjawab soal, tetapi harus dituliskan soalnya padahal ada di buku cetak mereka," katanya.
Masih adanya penerapan jam belajar yang kaku seperti ketika di sekolah dalam kondisi mormal, hingga keluhan tidak memiliki kuota dalam pembelajaran daring terutama untuk pengadu yang kepala keluarganya merupakan pekerja upah harian.
"Pembelajaran daring ternyata juga dikeluhkan oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ada supir ojek online yang memiliki tiga anak (2 di jenjang SD dan 1 di jenjang SMA) kewalahan dalam membeli kuota internet, padahal penghasilan sebagai ojol menurun drastis," sebut Retno.
Seorang guru di Yogyakarta juga menceritakan bahwa pembelajaran daring dengan para siswa hanya bisa dilakukan pada minggu pertama belajar di rumah. Setelah itu sudah tidak bisa lagi karena orang tua peserta didiknya tidak sanggup lagi memberli kuota internet.
Masalah lainnya, siswa tidak memiliki laptop atau komputer PC sehingga kesulitan dalam ujian daring yang akan dilaksanakan akhir April-Mei 2020, oleh sebagian siswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
"Ada anak sopir ojol yang mengaku gantian menggunakan handphone dengan ayahnya. Kalau siang dipakai bekerja. Jadi malamnya baru bisa digunakan si anak untuk mengerjakan tugas dari gurunya," demikian disampaikan Retno yang juga mantan guru di Jakarta ini.
Satu lagi, masalah sinyal juga menjadi kendala di beberapa daerah yang berbukit-bukit, akibatnya ada siswa yang setiap hari harus berjalan 10 km untuk mendapatkan signal dan wifi. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam