jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam merespon dugaan aliran dana dari proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang ke sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya akan mendalami informasi dugaan aliran dana Rp 7,3 miliar seperti yang ada di dalam audit itu. "Kita akan lakukan pengembangan informasi serta data dari audit investigasi BPK," ujarnya di Kantor KPK, Jumat (6/9), malam.
BACA JUGA: DPC PDIP Copot Spanduk Jokowi Yes! Megawati No!
Seperti diketahui dalam LHP II Hambalang disebutkan bahwa aliran dana Rp 7,8 miliar terkait proyek ini terbagi dalam dua bagian.
Pertama, Rp3,4 miliar untuk pembahasan anggaran Hambalang 2010 dengan nilai yang diajukan Rp 150 miliar.
BACA JUGA: PDIP Selidiki Spanduk Dukung Jokowi Tolak Megawati
Kedua, dana Rp 4 miliar untuk pembahasan anggaran Hambalang 2011 yang diajukan senilai Rp 500 miliar. Berdasarkan LHP itu, awalnya anggaran untuk 2011 ini diajukan Rp 750 miliar, namun hanya Rp 500 miliar yang disetujui.
Aliran dana ini diduga berasal dari PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek. Mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor diduga menemui Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam membahas anggaran ini.
BACA JUGA: Peran Indonesia di Internasional Belum Dihitung
Teuku Bagus diduga menghadap Wafid bersama Direktur Marketing PT Adhi Karya M Arief Taufiqurrahman dan mengatakan bahwa Arief lah yang akan membantu untuk mengurusi dan menyelesaikan proses anggaran di DPR.
Teuku Bagus membantah adanya pertemuan ini. "Tidak, tidak ada," kata Haryo Budi Wibowo Pengacara Teuku di Kantor KPK, Jumat (6/9).
Johan Budi menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih jauh jika Teuku memberikan data kepada KPK soal aliran dana ini. "Tentu akan ditelusuri lebih jauh oleh KPK mengenai informasi ini," ujar Johan.
Lebih jauh Johan mengungkapkan KPK memang tengah mengembangkan penyidikan kasus Hambalang. Arah pengembangannya, ia menambahkan, dari proses pembangunannya hingga penganggaran yang melibatkan kementerian dan DPR.
"KPK melakukan pengembangan informasi dan data audit investigasi BPK," pungkas bekas wartawan di salah satu harian nasional ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya Beri Isyarat ke Jokowi, Mega Bermain Strategi
Redaktur : Tim Redaksi