KPK Andalkan Dokumen BI dan Depkeu

JAKARTA - Waktu seminggu yang menjadi batas akhir pengumpulan rekap data Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata bukan harga matiKomisi hanya meminta kesanggupan masing-masing lembaga tersebut.

Wakil Ketua KPK M

BACA JUGA: Caleg PKNU Dibaiat Antikorupsi

Jassin mengungkapkan, pengumpulan data itu menunggu kesiapan BI”Tidak kaku satu minggu, tapi juga jangan terlalu lama,” jelasnya

BACA JUGA: Yang Minta Sultan Mundur itu Gendeng

Dia menambahkan, pengumpulan dokumen untuk pembahasan penanganan BLBI itu akan terlaksana dengan cepat manakala pihak-pihak tersebut serius”Yang penting bagi kami, mereka benar-benar sanggup,’’ jelasnya

BACA JUGA: Pusat juga Bikin Seret APBD

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bibid Samad Riyanto mengungkapkan bahwa penjajakan penanganan itu masih menunggu dokumen dari BI”Tentu kami masih menunggu karena sudah diberi waktu,” terangnya.

Sejauh ini KPK terus berusaha menggali dokumen untuk proses penjajakan penanganan perkara BLBILembaga pimpinan Antasari Azhar itu terpaksa mencari dokumen BLBI dari lembaga lain karena minimnya data dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk proses percepatan penanganan perkara, KPK mengundang pihak-pihak yang terkait dengan BLBI tersebutDi antaranya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Departemen Keuangan, dan Kejaksaan AgungLangkah itu merupakan tindak lanjut minimnya dokumen-dokumen BLBI yang disetorkan kejaksaan kepada komisiDalam catatan komisi, Kejagung baru menyetorkan dua nama obligor BLBI yang ditanganinyaLangkah itu menghambat lembaga antikorupsi menelusuri pengucuran dana yang membebani APBN tersebut.

Kordinator Hukum ICW Emerson Yuntho justru tidak yakin masing-masing institusi memberikan data-data BLBI”Tidak ada jaminan mereka memberikan data untuk proses pengkajian BLBI,” jelasnyaEmerson justru khawatir, masing-masing lembaga itu bersikap seperti yang dilaksanakan Kejaksaan Agung selama ini
Yang perlu dilaksanakan, kata Emerson, adalah mendudukkan kembali pimpinan setiap lembaga tersebut”KPK harus menagih komitmen masing-masing lembaga itu,” ungkapnya

Selanjutnya, kata dia, pihak KPK harus tegas menentukan posisi dalam skandal yang menguras uang negara sampai triliunan rupiah tersebut”Komisi harus tegasAmbil alih skandal BLBI atau tidakSelama ini, yang kami lihat tidak ada ketegasan itu,” jelasnyaTanpa sikap konkret dari KPK, yang muncul adalah ego masing-masing lembaga(git/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri : Tugas Sekda Makin Berat