jpnn.com, JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial.
Menurut dia, dari 76 Kementerian/Lembaga, Kemensos memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).
BACA JUGA: Mensos Risma Paparkan Strategi Penanganan Masalah Sosial di Konferensi Tingkat Menteri OKI
Apresiasi disampaikan Pahala Nainggolan kepada Mensos Tri Rismaharini dalam pertemuan yang dilakukan belum lama ini.
"Kemensos telah memanfaatkan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar efektif dan tepat sasaran. Kemensos, menurut kami, capaiannya bagus," kata Pahala dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Kamis (15/6).
BACA JUGA: Jurus Mensos Risma Memotivasi Mama-Mama Perajin Batik di Biak Numfor, Bikin Terharu
Dia menjelaskan model kerja Stranas PK ialah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar.
Menurut dia, Kemensos dianggap memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).
BACA JUGA: Mensos Risma Berharap tidak Ada Lagi Anak Membuang Orang Tua
Lembaga antirasuah ini menilai Kemensos melakukan langkah nyata memanfaatkan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral pada 2021-2022.
"Ini penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK," lanjutnya.
KPK memberikan Kemensos skor sebesar 98 untuk penyaluran bansos dan 100 untuk PBI-JKN.
Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma menyebutkan kepatuhan terhadap Stranas PK yang baik membuahkan hasil baik.
Hal itu terbukti dengan terdeteksinya 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dia menyebutkan data tersebut diketahui menerima bansos dan terdeteksi mereka di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
"Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Namun, realitanya mereka miskin," kata Risma.
Dia juga menyebutkan pihaknya juga telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Risma menjelaskan pembekuan data merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah melakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos sembako/BPNT dengan data pada sistem di Ditjen AHU Kemenkumham.
"Keputusan kami. Harus diberikan shock therapy. Kami akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti akan evaluasi," lanjutnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu sendiri telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali.
"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU," katanya.
Selain itu, Mensos juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan dimaksud.
"Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
"Sesuai UU No. 13/2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas," pungkas Risma. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HUT Ke-19 Tagana , Mensos Risma Sebut Bekerja dari Hati
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra