jpnn.com - JAKARTA -- Sejumlah pimpinan DPRD Banten, mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (17/1). Mereka datang tidak hanya untuk berkonsultasi, namun juga ingin mengonfirmasi langsung terkait pemberitaan beberapa media massa yang menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
“Kita mendengar beberapa pemberitaan kalau surat rekomendasi dari pimpinan KPK telah diserahkan ke Mendagri. Karena itu kita datang kemari bermaksud menanyakan hal tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), El Nurul Khotimah.
BACA JUGA: Rumah Digeledah, Sutan Gak Masalah
Dari jawaban yang diberikan Mendagri Gamawan Fauzi kepada perwakilan DPRD Banten, kata Nurul, diketahui ternyata surat tersebut tidak ada. "Mendagri menyatakan belum ada rekomendasi dari KPK untuk penonaktifan Gubernur,” katanya.
Selain untuk mendengar penjelasan langsung dari Mendagri, pimpinan DPRD menurut Nurul, juga datang untuk menginformasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi di Banten, pascapenangkapan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
BACA JUGA: Manado Banjir Bantuan
"Kita katakan, mayoritas masyarakat sebenarnya ingin suasana kondusif. Makanya kita datang ke sini. Supaya ada tindakan, ada langkah-langkah dari Mendagri dalam rangka kondusifitas di Banten,” katanya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: SBY Bersihkan Nama Ibas dari Tudingan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantau Bencana, SBY Telepon Gubernur DKI, Sumut dan Sulut
Redaktur : Tim Redaksi