jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menyatakan, wacana pemerintah mensubsidi partai politik (Parpol) sebesar Rp 1 triliun tidak logis.
Sebab, di saat bersamaan, pemerintah mengurangi subsidi untuk masyarakat. Selain itu, jumlah tersebut juga dinilai jauh lebih besar dibandingkan dengan kementerian/lembaga strategis.
BACA JUGA: Kasus Wisma Atlet, KPK Tahan Anak Buah Alex Noerdin
"Subsidi Rp 1 triliun itu untuk seluruh parpol atau masing-masing parpol? Maka penting bagi Mendagri melakukan klarifikasi. Kalau Rp 1 T per partai maka negara akan keluarkan Rp 10 T," kata Donald dalam diskusi media di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Donald punya alasan mengapa subsidi untuk parpol tidak rasional. Sebab, kementerian/lembaga pemerintah yang mengurusi masalah-masalah fundamental anggarannya tidak sampai Rp 1 T.
BACA JUGA: Akademisi Kritisi Alasan Mendagri soal Uang Negara untuk Danai Parpol
"Angka tersebut tidak rasional. KPK saja yang terdepan memberantas korupsi tak sampai 1 T, hanya Rp 700 miliaran. KY, termasuk MK yang strategis menjaga konstitusi tak sampai segitu. Jadi tidak logis kalau parpol diberi subsidi Rp 1 T," tegas Donald. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Bidik Abraham Samad, Polisi Garap Andi di Kantor Seskab
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menlu Retno Geregetan Ditanya Soal Hukuman Mati
Redaktur : Tim Redaksi