jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus korupsi Bupati Meranti Muhammad Adil dengan memeriksa dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Riau.
Mereka ialah Kepala Subauditorat Riau II BPK Perwakilan Provinsi Riau Ruslan Ependi dan Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Riau Odipong Sep.
BACA JUGA: Jelang Tahun Politik 2024, KPK Klaim Tak Satu pun Partai yang Diistimewakan
Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi fee jasa travel umrah dan pengondisian pemeriksaan keuangan 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang melibatkan Bupati Muhammad Adil.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pemkab Kepulauan Meranti," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/4).
BACA JUGA: Hmm, Cinta Mega Ditanya KPK soal Aliran Korupsi DP 0 Rupiah ke Beberapa Pihak
Ali menerangkan kedua pihak itu juga didalami soal dugaan aliran uang yang diterima kolega mereka, yaitu Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa dari bupati Meranti.
"Selain itu, tim penyidik juga melakukan pengabilan sampling suara tersangka MA (Muhammad Adil) untuk mencocokkan adanya beberapa komunikasi percakapan dalam penerimaan suap," kata Ali.
BACA JUGA: Asmar Minta KPK Periksa BRK soal Pinjaman Rp 100 Miliar ke Pemkab Meranti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa sebagai tersangka.
Setidaknya, ada tiga kasus yang menjadi penyidikan KPK terhadap bupati Meranti itu.
Kasus pertama ialah dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Kedua, kasus dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umrah.
Dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Klaim OTT Bupati Meranti, Wakot Bandung, dan Kemenhub Bukan Pengalihan Isu Brigjen Endar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga