jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tinggal diam terkait adanya dugaan barter biaya penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta dengan pemotongan kontribusi untuk pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, hal itu tengah diselidiki penyidik antirasuah.
"Itu sedang kami selidiki juga," tegas Agus di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/5).
BACA JUGA: Tenang, Pak Jokowi Sudah Setuju Predator Seksual Dihukum Maksimal
Ia menegaskan, penyidik akan menelusuri apakah ada dasar hukum melakukan barter tersebut. Pihaknya akan terus menggali apa dasar hukum barter membarter itu. "Ada tidak payung hukumnya, mudah-mudahan bisa kami temukan," katanya.
Jadi, ia meyakinkan, semua proses terkait kasus reklamasi masih terus berjalan. "Dari situ nanti kami melangkah," tegas Agus.
BACA JUGA: Janjikan Golkar yang Lebih Terbuka untuk Perempuan
Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak membenarkan pihaknya memang tengah mendalami hal itu. Yuyuk mengatakan, soal tambahan retribusi itu memang salah satu yang ditanyakan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat diperiksa KPK.
Sebelumnya ramai diberitakan, PT Agung Podomoro Land menggelontorkan dana Rp 6 miliar untuk penertiban Kalijodo. Dana segar itu disebut sebagai barter untuk memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Kepala BPJN Palak Pengusaha Demi Pejabat Kementerian
BACA ARTIKEL LAINNYA... Audit BPK Soal Kunker Fiktif DPR Belum Rampung
Redaktur : Tim Redaksi