jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengalami apakah dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua menjadi bancakan Gubernur Lukas Enembe.
Pendalaman tersebut dilakukan lewat pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/1).
BACA JUGA: Ditarik Lagi dari RSPAD, Lukas Enembe Dijebloskan Kembali ke Sel Tahanan KPK
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan penganggaran untuk APBD termasuk dana otonomi khusus di Provinisi Papua," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Tidak hanya otsus, KPK juga mendalami soal anggaran operasional Lukas selaku Gubernur Papua.
BACA JUGA: Rumahnya Disebut Digeledah KPK, Ketua DPRD DKI: Itu Hoaks
"Didalami juga mengenai pos alokasi anggaran untuk operasional tersangka LE (Lukas Enembe) sebagai gubernur," ungkap Ali.
Dalam kasus ini, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
BACA JUGA: Usut Kasus Gratifikasi Bupati Langkat, KPK Sita Rp 8,6 Miliar
Uang itu merupakan pemulus agar proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jatuh ke tangan Rijatoni. Rijatono juga sudah ditahan KPK.
Di sisi lain, Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai gubernur Papua sebesar Rp 10 miliar.
Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga rekening itu milik Lukas dan istrinya, Yulce Wenda. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Staf Utama Menhub Budi Karya Diperiksa KPK terkait Kasus Proyek Fiktif di PT Amarta Karya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga